Program yang sehat yang dibayar
Sementara itu, guna mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Pemkab Trenggalek melalui Basnaz, mengeluarkan kartu penyangga ekonomi.
Sasarannya adalah pekerja yang kehilangan pekerjaan karena PHK, guru honorer, pelaku usaha yang terdampak pandemi, serta warga masyarakat yang sangat membutuhkan.
Program lain yang sudah berjalan adalah program "yang sehat yang dibayar".
Lazimnya, warga yang sakit yang dibayar melalui BPJS maupun program pemerintah lainnya.
Metode yang sehat yang dibayar menyasar warga yang memiliki penghasilan paling rendah 10 persen terbawah dan belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati Trenggalek Minta Mushala dan Surau Menggelar Shalat Idul Fitri
Program yang sehat yang dibayar ini diinisiasi untuk memicu warga rutin melakukan pemeriksaan medis, dan menerapkan cara hidup sehat.
Dengan harapan, mereka akan tahu potensi komorbid yang dideritanya, dan akan lebih menjaga kesehatan.
“Dengan mereka disiplin hidup sehat dengan 12 indikator keluarga sehat, barang siapa yang patuh kita beri insentif,” ujar bupati.
Micro lockdown
Dalam menangani warganya yang dinyatakan positif Covid-19, Gus Ipin memilih menerapkan sistem micro lockdown atau pembatasan bersifat mikro.
Dengan cara ini, dia yakin akan terbangun sikap saling menjaga.
Sebab Gus Ipin menilai, masyarakat Trenggalek memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat. Satgas desa pun dinilai memiliki totalitas dalam bekerja secara maksimal.
“Sehingga masyarakat tahu dan berpikir bahwa ternyata tidak enak kalau ada yang positif. Secara otomatis mindset warga terbangun agar sama sama menjaga,” terang dia.
Kemudian, pada Maret 2021 silam, Bupati Trenggalek sempat mengambil kebijakan uji coba pembelajaran tatap muka.
Dia saat itu menilai, pelajar yang menjalani tatap muka akan cenderung melaksanakan prokes mulai masuk gerbang sekolah hingga proses pembelajaran.
Maka pembelajaran secara tatap muka bagi para pelajar, bisa menjadi agen penerapan protokol kesehatan bagi keluarga dan lingkungan.
”Sebab anak-anak kalau di sekolah cenderung prokes, dari pada sekolah atau belajar dari rumah,” tutur Nur Arifin.
Namun, kini sekolah tatap muka dihentikan sementara lantaran lojakan kasus Covid-19 di berbagai daerah, termasuk Trenggalek.
Bupati juga menjadikan para pelaku seni maupun jasa hajatan pernikahan lainya yang ekonominya bersumber dari kerumunan, juga dijadikan sebagai agen prokes.
Diharapkan, mereka bisa membantu sosialisasi mendisiplinkan prokes tempat ia berkarya. Dengan demikian perekonomian para pelaku seni dan jasa tetap berjalan.
Baca juga: Gus Ipin dan Rekonsiliasi Politik yang Memuakkan (Bagian 1)