Terima Gratifikasi Rp 16 Miliar, Mantan Sekda Buleleng Jadi Tersangka

BULELENG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali, berinisial DKP sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kejati Bali Hutama Wisnu mengatakan, DKP diduga telah menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018.

"DKP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng diduga telah menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018," kata Hutama dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: WNA Rusia Positif Covid-19 Tolak Isoman, Malah Beraktivitas Tanpa Masker, Kini Dideportasi

Menurut Hutama, gratifikasi tersebut diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara.

Penyerahan gratifikasi terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada tahun 2018 dan 2019.

Selain kasus pembangunan Bandara Bali Utara, DKP juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan Tanah Desa Yeh Sanih Kabupeten Buleleng yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2015/2019.

DKP juga diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dari perusahaan.

"Jumlah gratifikasi (yang diterima DKP) sekitar Rp 16 miliar. Perkembangan penanganan telah dikembangkan ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," tuturnya.

Baca juga: Tabung Oksigen Diduga Palsu di Tulungagung, Bermula Laporan Pedagang Ikan, Polda Jatim Turun Tangan

Dalam perkara ini, DKP disangka melanggar pasal 11 atau pasal 12 huruf (a), atau huruf (b), atau huruf (g), Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak Kejati, lanjut Hutama, juga tengah melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal itu tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.