WONOGIRI, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti lambatnya pemerintah daerah (pemda) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30 persen dari Dana Desa Rp 72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat.
Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan.
Baca juga: Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun
Menanggapi hal itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 sudah dilakukan sebanyak tujuh kali.
“BLT dana desa di Wonogiri tidak ada kendala. Sudah terpantau tata kelola keuangan kami justru juara satu karena kami mengikuti sesuai dengan instruksi menteri PDT,” kata pria yang akrab disapa Jekek saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).
Hingga bulan ketujuh, kata Jekek, total BLT Dana Desa yang sudah disalurkan sebesar Rp 23,9 miliar.
Jekek menambahkan, Kabupaten Wonogiri dinobatkan sebagai kabupaten tercepat dalam penyerapan dana desa se Jawa Tengah.
“Kalau di Wonogiri serapan kita tercepat untuk pencairan. Saat ini tahap tiga pun kita sudah di atas 70 persen. Kalau serapan tercepat maka praktis manajerial tata kelolalnya tidak ada kendala,” jelas Jekek.
Baca juga: 120 Kalurahan di Gunungkidul Setop Salurkan BLT Dana Desa
Jekek memastikan warga penerima BLT Dana Desa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Tak hanya itu, penerima BLT Dana Desa dipastikan belum menerima bantuan dari program bansos, PKH, BNPT maupun BST.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.