4 Daerah di Maluku Berstatus Darurat Bencana

AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan status darurat bencana alam terhadap 4 daerah dari 11 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Penetapan status ini terutama akibat banjir dan longsor, serta cuaca ekstrem yang masih terus terjadi.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Hendri Far-Far mengatakan, 4 daerah yang berstatus darurat bencana yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, Pulau Buru dan Seram Bagian Timur (SBT).

"Penetapan status darurat bencana di empat kabupaten/kota berdasarkan SK Gubernur Maluku Murad Ismail dan mulai berlaku sejak 13 Juli 2021," kata Hendri seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Gempa 5,2 Magnitudo Terjadi di Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

Penetapan tersebut menindaklanjuti laporan BPBD masing-masing, serta keputusan darurat bencana yang dikeluarkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Bupati Buru Ramli Umasugi dan Bupati SBT Mukti keliobas.

Penetapan status darurat bencana itu juga ditindaklanjuti Gubernur dengan membentuk pos komando yang berpusat di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Pos komando melibatkan instansi teknis terkait, termasuk pimpinan TNI dan Polri.

Posko ini akan bertugas selama 14 hari penuh untuk mengoordinasikan seluruh langkah dan upaya penanggulangan bencana di empat daerah tersebut.

"Tugas posko utama untuk mengoordinasikan dan mengerahkan semua sumber daya, baik personel, peralatan yang dimiliki serta anggaran untuk menanggulangi bencana yang terjadi," kata Hendri.

Baca juga: Sungai Meluap, Jalan Penghubung 2 Kecamatan di Maluku Tengah Ambles

Gubernur Maluku sebagai penanggung jawab posko juga akan melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi di 3 kabupaten dan Kota Ambon kepada BNPB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Setelah semua kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di empat daerah terdata lengkap, maka Gubernur akan mengajukan permohonan penanganan kerusakan akibat bencana untuk disetujui pemerintah pusat," kata Hendri.

Sejauh ini, kerusakan akibat bencana banjir dan longsor baru terdata dari Kota Ambon, serta Kecamatan Leihitu dan Salahutu di Kabupaten Maluku Tengah.

Sedangkan daerah lain sementara didata oleh BPBD setempat.

"Kami mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai dan pinggiran tebing untuk mewaspadai potensi longsor dan banjir yang berpotensi terjadi setiap saat, karena berdasarkan laporan BMKG cuaca ekstrem di Maluku diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2021," kata dia.