PPKM Darurat di Padang, Sanksi Perorangan dan Pengusaha Bisa Ditingkatkan Bila Kembali Melanggar

Kompas.com - 15/07/2021, 22:03 WIB
Ilustrasi vonis hakim. ShutterstockIlustrasi vonis hakim.

PADANG, KOMPAS.com - Sebanyak enam pengusaha dan 28 orang di Kota Padang, Sumatera Barat mendapat sanksi administratif selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kota Padang sendiri menerapkan PPKM Darurat sejak 13 Juli lalu.

“Data tersebut dari tanggal 13 Juli sampai 14 Juli 2021 ini. Mereka mendapat sanksi karena melanggar aturan seperti tidak mematuhi protokol kesehatan dan melewati batas jam operasional untuk berjualan. Selama PPKM darurat jam operasional berjualan hanya sampai jam 8 malam,” ujar Kabid Penegak Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Padang, Bambang Suprianto kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Viral, Video Pemilik Warkop Adu Mulut dengan Petugas Patroli PPKM: Pemerintah Ada Kasih Bantuan?

Lebih jauh dikatakan Bambang, untuk yang melanggar perorangan mendapat denda sebesar Rp 100 ribu sedangkan untuk pengusaha mendapatkan denda sebesar Rp 500 ribu.

“Jika mereka kedapatan melanggar untuk kedua kalinya, sanksinya akan lebih meningkat. Untuk perorangan menjadi Rp 250 ribu dan tempat usaha menjadi Rp 15 juta. Mereka yang melanggar ini akan dimasukan datanya kedalam sebuah aplikasi,” ujarnya.

Baca juga: Tak Tega Anaknya Masuk Lapas, Ayah Pemilik Kedai Kopi: Mampu Bayar Denda PPKM, tapi Saya Harus Dukung Keputusannya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun kata Bambang, sampai saat ini belum ditemukan pelanggar yang sudah sampai dua kali melakukannya.

“Biasanya mereka yang sudah mendapat sanksi itu akan patuh. Sebab mereka tidak mau membayar denda yang lebih besar. Apalagi kita mengetahui untuk mendapatkan uang sulit. Jadi mereka paham dan akhirnya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dikatakan Bambang, setiap orang yang terjaring dalam operasi yustisi selama PPKM Darurat, bisa memilih sanksi yaitu membayar denda atau polisioner.

 

“Jika mereka tidak mau membayar denda, maka mereka akan menjalani sanksi polisioner yang diberikan oleh pihak kepolisian. Untuk jumlah yang mendapat sanksi polisioner selama PPKM darurat yaitu sebanyak 55 orang,” ujarnya.

Denda yang didapatkan dari mereka yang melanggar aturan selama PPKM darurat dimasukan ke kas daerah.

“Kenapa mereka saat ini langsung kami berikan sanksi denda, karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi. Selama tahun 2020 kami sudah melakukan sosialisasi,”ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Usai Bentrokan Simpatisan Perguruan Silat dan Warga, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan

Jaga Keamanan Usai Bentrokan Simpatisan Perguruan Silat dan Warga, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan

Regional
Antisipasi Bencana di Musim Hujan, Bupati Jember Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel

Antisipasi Bencana di Musim Hujan, Bupati Jember Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel

Regional
Ada Klaster Sekolah di Jateng, Ganjar Minta PTM Dicek Rutin

Ada Klaster Sekolah di Jateng, Ganjar Minta PTM Dicek Rutin

Regional
Menumpang Tinggal di Rumah Tetangga, Bocah Yatim Piatu Ini Malah Diperkosa

Menumpang Tinggal di Rumah Tetangga, Bocah Yatim Piatu Ini Malah Diperkosa

Regional
Mahasiswa Meninggal Saat Diklatsar Menwa, UNS Solo Akan Evaluasi

Mahasiswa Meninggal Saat Diklatsar Menwa, UNS Solo Akan Evaluasi

Regional
Kisah Batik Toeli, Karya Penyandang Tuli yang Tembus Pasar AS Berkat Platform Digital

Kisah Batik Toeli, Karya Penyandang Tuli yang Tembus Pasar AS Berkat Platform Digital

Regional
Lantik Pengurus Baznas Kota Surabaya Setelah 7 Tahun Vakum, Ini Pesan Eri Cahyadi...

Lantik Pengurus Baznas Kota Surabaya Setelah 7 Tahun Vakum, Ini Pesan Eri Cahyadi...

Regional
Nadiem Makarim: Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Sebabkan Learning Loss Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Nadiem Makarim: Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Sebabkan Learning Loss Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Regional
Misteri Mayat dalam Plastik di Hutan, Korban Kenal Pelaku di Medsos Setahun Lalu

Misteri Mayat dalam Plastik di Hutan, Korban Kenal Pelaku di Medsos Setahun Lalu

Regional
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Anggaran Pembayaran Tenaga Harian Lepas PDAM Kota Madiun

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Anggaran Pembayaran Tenaga Harian Lepas PDAM Kota Madiun

Regional
Warga Minta Pemkot Serang Bayar Rp 2,5 Miliar Kompensasi Sampah Tangsel, Wali Kota: Kirimnya Baru 3 Bulan, Diminta Bayar Setahun

Warga Minta Pemkot Serang Bayar Rp 2,5 Miliar Kompensasi Sampah Tangsel, Wali Kota: Kirimnya Baru 3 Bulan, Diminta Bayar Setahun

Regional
Kronologi Pembunuhan Perempuan dalam Plastik di Hutan, Pelaku Hendak Dikenalkan pada Orangtua Korban

Kronologi Pembunuhan Perempuan dalam Plastik di Hutan, Pelaku Hendak Dikenalkan pada Orangtua Korban

Regional
BEM SV UNS Minta Kampus dan Menwa Transparan Soal Meninggalnya Gilang Saat Diklatsar

BEM SV UNS Minta Kampus dan Menwa Transparan Soal Meninggalnya Gilang Saat Diklatsar

Regional
Pemuda yang Tenggelam di Kali Kunto Kediri Ditemukan Tewas

Pemuda yang Tenggelam di Kali Kunto Kediri Ditemukan Tewas

Regional
Calon Kepala Desa Ini Menang Telak, Padahal Meninggal 12 Hari Sebelum Pilkades

Calon Kepala Desa Ini Menang Telak, Padahal Meninggal 12 Hari Sebelum Pilkades

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.