Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Wali Kota Malang: Warning untuk Warga yang Belum Tertib

Kompas.com - 14/07/2021, 20:01 WIB
Wali Kota Malang, Sutiaji bersama jajaran TNI saat meninjau RS Darurat di RST Soepraoen, Senin (12/7/2021). KOMPAS.COM/Dok. Pemkot MalangWali Kota Malang, Sutiaji bersama jajaran TNI saat meninjau RS Darurat di RST Soepraoen, Senin (12/7/2021).

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang Sutiaji merespons wacana perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021.

Menurut Sutiaji, wacana perpanjangan itu sebagai peringatan bagi warga yang belum tertib menjalankan aturan PPKM Darurat.

"Wacana itu sesungguhnya dari pemerintah (pusat), itu warning kepada orang-orang yang saat ini belum tertib. Karena sampai saat ini kami belum menerima edaran (perpanjangan masa PPKM Darurat) itu," kata Sutiaji di Balai Kota Malang, Rabu (14/7/2021).

Sutiaji mengatakan, wacana perpanjangan muncu karena mobilitas masyarakat belum terkontrol meski PPKM darurat telah berjalan sepekan lebih.

Oleh karena itu, Sutiaji menegaskan, perpanjangan PPKM darurat bergantung pada kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

"Tidak menutup kemungkinan nanti PPKM Darurat akan diperpanjang kalau pergerakan orang di PPKM Darurat pertama ini belum (terkendali). Maka tergantung kita, kita mau diperpanjang atau tidak itu tergantung kita," katanya.

Sutiaji menyebutkan, terdapat dua pilihan yakni memanfaatkan PPKM darurat secara maksimal atau mengkehendaki PPKM diperpanjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Cerita Warga Denpasar Jalani Isolasi Mandiri: Obat Beli Sendiri, Tak Ada dari Pemerintah

"Yang sering kita sampaikan, kita bersabar dalam dua minggu atau 20 hari (masa PPKM Darurat, 3-20 Juli) setelah itu kita bangkit atau kita asal-asalan sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ada perpanjangan PPKM Darurat," katanya.

Sutiaji mengaku keberatan jika PPKM Darurat diperpanjang. Sebab, hal itu akan berdampak lebih luas pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, Sutiaji tidak bisa berbuat banyak untuk menolak wacana perpanjangan itu karena PPKM Darurat merupakan instruksi dari pemerintah pusat.

Tujuannya adalah menekan mobilitas masyarakat sehingga kasus Covid-19 tidak lagi melonjak.

"Bagi saya, sesungguhnya saya tidak mau ditambah. Kenapa, karena jelas tatanan sosial ekonomi masyarakat musti terganggu. Tapi balik lagi ketika masyarakatnya tidak taat, tidak tertib. Karena ini untuk memutus mata rantai Covid-19. Caranya memutus mata rantainya adalah menekan pergerakan orang," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita di Balik Peresmian Patung Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama dan PK Ojong

Cerita di Balik Peresmian Patung Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama dan PK Ojong

Regional
Sidang Perdana Pembunuhan Berantai di Kulon Progo, Pelaku Tidak Keberatan Dakwaan Jaksa

Sidang Perdana Pembunuhan Berantai di Kulon Progo, Pelaku Tidak Keberatan Dakwaan Jaksa

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 September 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 September 2021

Regional
Sudah Diresmikan Gus Dur Pada 2002, RSNU di Blora Tak Kunjung Beroperasi

Sudah Diresmikan Gus Dur Pada 2002, RSNU di Blora Tak Kunjung Beroperasi

Regional
Peserta Tes SKD CPNS Riau Gratis Tes Antigen, Ujian Digelar 5-19 Oktober 2021

Peserta Tes SKD CPNS Riau Gratis Tes Antigen, Ujian Digelar 5-19 Oktober 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 September 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 September 2021

Regional
Eks Sekdis Pendidikan dan Pegawai Honorer PU Banten Jadi Tersangka Korupsi Studi Kelayakan Lahan SMA/SMK

Eks Sekdis Pendidikan dan Pegawai Honorer PU Banten Jadi Tersangka Korupsi Studi Kelayakan Lahan SMA/SMK

Regional
Pembunuh Perempuan 25 Tahun di Kaltim Bukan Pacar, tapi Rekan Kerja

Pembunuh Perempuan 25 Tahun di Kaltim Bukan Pacar, tapi Rekan Kerja

Regional
BEM Unsri Kawal Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi oleh Dosen Pembimbing Skripsi

BEM Unsri Kawal Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Regional
Guru Sering Tak Pakai Masker, Seluruh Orang SD Ini Di-Swab Mendadak

Guru Sering Tak Pakai Masker, Seluruh Orang SD Ini Di-Swab Mendadak

Regional
Mural Berjudul “Kamu yang Abai Jangan Sampai Kami yang Menuai” Menang Festival Mural Goyang Karawang 2021

Mural Berjudul “Kamu yang Abai Jangan Sampai Kami yang Menuai” Menang Festival Mural Goyang Karawang 2021

Regional
Cerita Iptu Pranan Dampingi Tim Vaksinasi Temui Lansia hingga Kunjungi Daerah Terpencil di Jombang

Cerita Iptu Pranan Dampingi Tim Vaksinasi Temui Lansia hingga Kunjungi Daerah Terpencil di Jombang

Regional
Beredar Video Hoaks Harimau di Grobogan, Ini Faktanya

Beredar Video Hoaks Harimau di Grobogan, Ini Faktanya

Regional
Terimpit Utang Rp 150 Juta, Alasan Mantan Polisi di Semarang Jadi Manusia Silver

Terimpit Utang Rp 150 Juta, Alasan Mantan Polisi di Semarang Jadi Manusia Silver

Regional
Tinggalkan TNI, Rusnawi Hanya Bertahan 5 Bulan Jadi Kepala BKKBN karena NIP Diduga Dibuat Asal-asalan

Tinggalkan TNI, Rusnawi Hanya Bertahan 5 Bulan Jadi Kepala BKKBN karena NIP Diduga Dibuat Asal-asalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.