Keuangan Jabar Memburuk, Ridwan Kamil: Saya Harap PPKM Darurat Tak Berlangsung Lama

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tak berlangsung lama.

Sebab, kondisi tersebut membuat pendapatan daerah Pemprov Jabar semakin anjlok.

Baca juga: Lihat Warga Bandung Gotong Royong Bantu Pasien Isoman, Erick Thohir Mengaku Malu

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, sebelum PPKM Darurat, ia memprediksi Jabar bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp 3 triliun.

Baca juga: Pemprov Jabar sampai Harus Berburu Oksigen ke Sumsel dan Kalimantan karena Stok Menipis

Namun, aturan itu diterapkan, situasi keuangan Jabar diprediksi semakin memburuk.

"Kondisi keuangan tahun 2021 ini memburuk. Dalam hitungan kami tadinya kami kehilangan Rp 3 triliun dan sudah kita atur sedemikian rupa. Tapi dapat laporan lagi kita dapat potensi kehilangan (bertambah) Rp 2 triliun lagi sehingga total Rp 5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021).

Akibatnya, banyak proyek bidang infrastruktur yang terpaksa dihentikan sementara.

Bahkan, sebagian anggaran dari proyek yang terhenti itu harus digeser untuk layanan obat dan vitamin gratis bagi pasien isolasi mandiri (isoman).

"Jadi Rp 3 triliun kita prediksi sebelum PPKM Darurat, tapi sekarang kita berkurang Rp 2 triliun lagi sehingga kita sudah banyak memberhentikan lagi proyek infrastruktur. Tapi belum bisa saya laporkan pengurangan sana sini dan sebagainya," tuturnya.

Karena itu, ia berharap PPKM Darurat tak berlangsung lama agar roda ekonomi bisa kembali berjalan.

"Jadi 2021 sangat buruk sekali sehingga saya harapkan PPKM Darurat ini tidak lama-lama, dapat menjadi solusi sehingga kami bisa mendapatkan pendapatan walaupun dari investasi dan ekonomi makro kita masih juara satu," paparnya.

Emil belum bisa mengukur secara statistik dampak PPKM Darurat terhadap ekonimi Jabar secara spesifik. Namun, ia mengakui ada penurunan daya beli masyarakat.

"Ekonomi di Jabar selama PPKM Darurat belum bisa diukur secara statistik. Tapi secara lapangan, tentulah terjadinya pengurangan ekonomi jual beli di masyarakat. Sehingga hari ini peluncuran bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu akan segera dimulai," jelasnya.