Beroperasi Saat Gerakan Purbalingga di Rumah Saja, Pabrik Rambut Palsu Ditutup, Buruh Dipulangkan

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menutup paksa sebuah pabrik yang bergerak industri rambut palsu pada Sabtu (10/7/2021).

Pabrik itu ditutup karena nekat beroperasi selama gerakan Purbalingga di Rumah Saja.

Baca juga: 9 Ruas Jalan di Purbalingga Ditutup Selama Gerakan 3 Hari di Rumah Saja, Ini Lokasinya

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, Suroto mengatakan, ratusan buruh dipulangkan oleh petugas.

Suroto tak ambil pusing meski manajemen pabrik berdalih tetap beroperasi karena mengejar kuantitas produksi.

"Kita kasih waktu sampai pukul 11.00 WIB harus sudah tutup. Nanti jam 11.00 WIB akan kita cek lagi apakah sudah ditutup," kata Suroto di Purbalingga, Sabtu.

Sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Nomor Nomor 300/13002/2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menerapkan gerakan tiga hari di rumah saja mulai Jumat (9/7/2021) hingga Minggu (11/7/2021).

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengeluarkan kebijakan ini karena kasus Covid-19 terus meningkat beberapa hari terakhir.

Baca juga: Stok Oksigen di Surabaya Aman, tetapi Kekurangan Plasma Konvalesen

Hingga Kamis (8/7/2021), pasien Covid-19 yang dirawat mencapai 234 orang. Sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 2.372 dan 430 meninggal.

Dalam surat tersebut, Pemkab secara tegas meminta masyarakat menutup pertokoan dan pabrik, kecuali sektor esensial.

Selain itu, polisi juga menutup sembilan ruas jalan untuk mencegah mobilitas masyarakat.

Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan mobilitas warga pada akhir pekan. Sebab, Purbalingga disebut sebagai kabupaten dengan tingkat pelanggaran tertinggi ke dua di Jawa Tengah.

Baca juga: Cerita Haji Momo Kumpulkan Tabung Oksigen Kosong di Sebatik, Sewa Kapal untuk Isi Ulang di Tarakan

"Pedagang-pedagang kecil, pasar, UMKM saja tutup, masa perusahaan yang omsetnya besar tidak mau tutup," ujar Dyah.

Bupati menegaskan, suksesnya PPKM Darurat bergantung pada ketaatan semua pihak terhadap peraturan. Jika ada sebagian yang abai, maka pengorbanan sebagian masyarakat yang patuh bisa sia-sia.