Kondisi yang sama dirasakan PKL di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman.
Dia mencontohkan seperti di Bantul dan Gunungkidul yang kekuatan ekonomi utamanya berada di sektor pariwisata.
Selama PPKM Darurat, hasil penjualan mereka turun sampai 80 persen.
Mukhlas menyampaikan, sekarang ini yang dibutuhkan oleh para PKL adalah ruang untuk berdagang kembali.
Baca juga: Ada 1.706 Pelanggaran Selama PPKM Darurat di Jateng, Terbanyak PKL
Beberapa dari mereka juga membutuhkan stimulan agar ke depan dapat berdagang kembali.
"Kalaupun tidak, bantuan untuk hidup sembako dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada bantuan. Kami menggandeng mitra untuk membantu mereka. Kalau dari pemerintah belum ada," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih mengatakan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pemberian bantuan bagi warga yang terdampak kebijakan PPKM darurat.
“Insya Allah bulan Juli bisa diserahkan,” katanya, Selasa (6/7/2021).
Saat ini, Kementerian sosial sedang merevisi anggaran untuk dialihkan memberikan bantuan kepada warga terdampak PPKM Darurat.
Dia memperkirakan bantuan yang didapat oleh warga berkisar Rp 300 ribu.
Bantuan itu sudah diberikan oleh pemerintah pusat sejak Januari sampai April, karena anggaran bantuan sosial hanya sampai April.
“Januari hingga April sudah tersalur sudah semua sudah 100 persen. besarannya Rp 300 ribu per bulan karena khusus pandemi yang BST itu. Terus ini kondisi PPKM darurat maka kebijakan pemerintah untuk diberi lagi perpanjangan di bulan Mei-Juni diberikan di bulan Juli,” jelas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.