Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Soal Konflik di Yalimo Papua, Ketua MRP: Hanya Selesai dengan Adat

Kompas.com - 08/07/2021, 20:12 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai, penegakan hukum tidak bisa menjadi solusi atas konflik politik yang terjadi di Kabupaten Yalimo.

Untuk itu, ia mengusulkan agar para pihak yang berkonflik bisa duduk bersama dalam sebuah prosesi adat.

"Jadi antara kubu nomor 01 dengan nomor 02 harus duduk bersama secara adat untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau kita bicara hukum positif, maka kita akan saling mencecar," ujar Timotius di Jayapura, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Tanggapi Kerusuhan Yalimo, Bawaslu Papua: Kita Harus Tetap Menjalankan Putusan MK

Menurut dia, aksi pembakaran 34 kantor pemerintahan dan 126 rumah kios (ruko) di Distrik Elelim merupakan bentuk penerapan hukum yang tidak memahami situasi di lapangan.

Dengan sudah dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), menurut Timotius, masyarakat merasa sudah tidak akan ada lagi permasalahan hukum.

"Kalau bicara hukum positif, MK memutuskan untuk Pilkada ulang. Coba lihat realita kondisi di wilayah hukum Yalimo, fasilitas sudah hancur semua, MK bisa bayangkan kondisi psikologis masyarakat seperti apa," kata dia.

Baca juga: Cerita Korban Kerusuhan di Yalimo, Ruko Dibakar dan Memilih Mengungsi ke Wamena

Menurut Timotius, melakukan PSU secara keseluruhan tanpa menyertakan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dapat menimbulkan potensi bentrokan antar masyarakat.

"Besok (saat PSU) nyawa jadi taruhan antara pendukung nomor urut 01 dengan nomor urut 02, apakah ada jaminan keselamatan, siapa yang mau beri jaminan untuk Pilkada berikut? Mari kita duduk bersama-sama secara adat supaya hukum positif ini juga mengerti," kata Timotius.

Dengan adanya kekosongan pemimpin di Yalimo, Timotius berharap Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat bisa segera mengambil sikap.

Terlebih lagi, masa jabatan Lakius Peyon dan Erdi Dabi sudah akan berakhir pada 16 Juli 2021.

"Saya akan usulkan dalam rapat Forkopimda agar Pemprov Papua menunjuk penjabat bupati yang netral," kata Timotius.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke