KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) mengkritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Widodo.
Dalam unggahan di akun Instagram @bemkmunnes, BEM KM Unnes menyebut Ma'ruf Amin pun dijuluki sebagai The King of Silent. Sedangkan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting.
Termasuk juga foto Jokowi yang dijuluki The King of Lip Service. BEM KM Unnes pun menyebut mereka sebagai Indonesia Political Troll.
Baca juga: Rektor Unnes Akan Bina Mahasiswa Pengkritik Wakil Presiden dan Ketua DPR
"Sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang seharusnya berparadigma kerakyatan," jelas Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes Wahyu Suryono Pratama dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).
Terkait julukan The King of Silent, menurut mereka, saat pandemi seharusnya Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden juga turut mengisi kekosongan peran yang tak mampu diselesaikan Presiden.
Mereka juga menilai, Ma'ruf menihilkan eksistensinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi.
Baca juga: Akun Instagram BEM Unnes Hilang Setelah Kritik Wakil Presiden dan Ketua DPR
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," ujarnya.
Sementara itu terkait julukan The Quees of Ghosting untuk Puan Maharani, mereka menyebut Puan tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker).
Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang dianggap cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.
"Di masa krisis yang disebabkan pandemi, yang notabene diperlukan peran parlemen dalam artikulasi kepentingan rakyat, DPR RI justru mengesahkan produk legislasi yang cenderung bertolak belakang dengan kepentingan rakyat," jelasnya.
Baca juga: Protes Kinerja Pemerintah, BEM Unnes Juluki Maruf Amin The King Of Silent
Wahyu menjelaskan ia sempat menerima pesan dari pihak Unnes yang menuding aksi mereka ditunggangi kepentingan politik oposisi.
Selain itu Wahyu diminta untuk menurunkan konten tersebut karena bernuansa penghinaan dan pelecehan agama.
Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes
Menurutnya, tindakan itu adalah reaksi yang berlebihan dan di luar akal sehat.
"Kritik yang diunggah BEM KM Unnes sudah berbasis dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya," ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
Bahkan ia menilai kritikan itu berrsifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, kejadian ini wujud nyata dari melemahnya demokrasi di Indonesia termasuk demokrasi digital. Kejadian ini seolah sudah menjadi tradisi ketika orang atau lembaga melakukan kritik berbalas dengan serangan balik secara digital. Seharusnya, ada jaminan terhadap kebebasan berekspresi baik di ruang nyata maupun maya," ucapnya.
Baca juga: Unnes: Kritik dari BEM Tak Wakili Pernyataan Resmi Universitas
Hal tersebut disampaikan Rektor Unnes Fathur Rokhman pada Rabu (7/7/2021).
Fathur menegaskan, tidak akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap aksi tersebut.
Sebab, menurutnya mahasiswa sudah beritikad baik menurunkan unggahan yang dinilai tidak etis tersebut.
"Saya bersyukur dan bangga pada kesadaran BEM Unnes yang telah menurunkan unggahan yang diduga bernuansa tidak etis dari IGnya. Kesadaran ini perlu dihargai bukan disanksi," ucapnya.
Baca juga: Viral di TikTok, Ini Tips Mengerjakan Skripsi ala Wakil Rektor Unnes
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Hubungan Masyarakat Unnes Muhammad Burhanudin mengatakan Unnes menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.
Namun ia menegaskan unggahan tersebut bukan pernyataan resmi Unnes.
"Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima.
Namun, reaksi yang disampaikan Ma'ruf pun disebutkannya biasa-biasa saja.
"Sudah tahu (soal kritikan BEM UNNES). Reaksinya biasa-biasa, ketawa-ketawa saja," ujar Masduki dalam konferensi pers, Rabu (7/7/2021).
Masduki mengatakan, untuk memberi tanggapan soal itu kepada wartawan, ia sudah meminta langsung kepada Wapres Ma'ruf.
"Saya bilang, saya minta izin bahwa saya akan jawab. (Wapres mengatakan) 'kamu jawab oke, enggak dijawab juga enggak apa-apa. Biarin aja, lah, mahasiswa biar pinter-pinter'," kata Masduki menirukan ucapan Ma'ruf.
Baca juga: Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir The King of Lip Service Apa Maksudnya?
Masduki memastikan bahwa Wapres Ma'ruf bukanlah tipe orang yang pemarah dan mudah marah ketika mendapat kritikan.
Selain itu, Masduki juga meyakinkan bahwa Wapres sama sekali tidak menggunakan jaringan buzzer atau influencer untuk merespons kritik-kritik yang muncul.
"Wapres tidak menggunakan jaringan-jaringan buzzer atau influencer. Beliau kan ulama, beliau tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang karena mengabdi kepada negara semampu dia dilakukan," kata dia.
SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Riska Farasonalia, Deti Mega Purnamasari | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief, Bayu Galih)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.