Kang Emil Prioritaskan Penanganan Covid-19, Pakar Ekonomi: Sebuah Langkah Tepat

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menunda 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp 140 miliar untuk memprioritaskan penanganan Covid-19.

“Anggaran ini dialihkan untuk memberikan subsidi gratis berupa obat-obatan pasien Covid-19 bagi pasien isolasi mandiri (isoman). Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku, subsidi obat-obatan tersebut akan diatur melalui aplikasi Pikobar.

Untuk mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, para warga dapat mengajukan lewat aplikasi.

Baca juga: Pemprov Jabar Alihkan Anggaran Pembangunan Rp 140 Miliar untuk Penuhi Kebutuhan Pasien Covid-19

“Saya berharap, dana yang diambil dari 11 proyek infrastruktur ini semoga bisa membantu penanganan Covid-19,” kata Kang Emil.

Menanggapi langkah yang dilakukan orang nomor satu se-Jabar ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut.

"Saat ini, banyak pasien Covid-19 kekurangan oksigen dan jumlah penderita tambah banyak. Mereka membutuhkan bantuan obat. Dialihkannya anggaran infrastruktur untuk penanganan Covid-19 merupakan satu keputusan yang sangat baik,” imbuhnya.

Ina menilai, Kang Emil mampu berpikir cepat, sehingga bisa memilah prioritas dan tingkat kepentingan di masa darurat Covid-19 saat ini.

Baca juga: Darurat Covid-19 di Tasikmalaya, Permintaan Tabung Oksigen Naik 300 Persen

Terlebih, daerah tidak mungkin secara terus-menerus meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurut Ina, kebijakan Pemprov Jabar merupakan potret kemampuan pemimpin daerah yang mampu melihat urgensi dari situasi darurat dan ketersediaan anggaran.

“Beliau (Kang Emil) berpikir, masih ada dana bisa dialihkan. Nanti untuk infrastruktur bisa dicari kembali. Sebab, hal ini berurusan dengan nyawa rakyat Jabar,” ujar ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia tersebut.

Kendati demikian, Ina merasa keputusan berani Kang Emil belum tentu bisa ditiru oleh para kepala daerah lain.

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Kang Emil Minta RT di Zona Merah Punya Pelacak Kasus Covid-19

Sebab, pada masing-masing provinsi memiliki urgensi dan kondisi yang berbeda.

“Misalnya, provinsi lain memiliki anggaran tetapi tidak melakukan kebijakan seperti Pemprov Jabar. Nah, Kang Emil melihat dari sisi urgensitas karena penduduk Jabar lebih banyak dan tingkat terpapar Covid-19 tertinggi kedua,” kata Ina.

Namun, ia menekankan pentingnya seorang kepala daerah untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat.