Hal itu termasuk soal alokasi anggaran di tengah melonjaknya angka kasus positif Covid-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, serta obat-obatan.
Baca juga: Kemenkes Minta Industri Gas Tambah Pasokan Oksigen untuk Layanan Kesehatan
"Pemimpin harus berpikir cepat dan cerdas untuk membantu mencari solusi,” imbuh Ina.
Meski penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama, Ina menyarankan agar kepala daerah memulai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak.
Salah satunya, kata dia, berkolaborasi dengan pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Pemerintah daerah (pemda) bisa bekerja sama dengan BUMN atau badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini bisa menjadi solusi, apalagi BUMN di Jabar cukup banyak,” ujar Ina.
Selain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, lanjut dia, kerja sama tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan.
Baca juga: Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Penciptaan Lapangan Pekerjaan
Untuk itu, Ina mengimbau agar pemda mencari solusi terkait pergeseran anggaran infrastruktur. Sebab, keputusan ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
“Harus dicari solusinya supaya penanganan kesehatan dan ekonomi bisa seimbang. Pemda dapat mendaftar kembali dari anggaran yang ada dan memilah apa bisa dialihkan ke infrastruktur atau hal lain,” katanya.
Ina berharap, gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia cepat berlalu. Dengan begitu, proyek infrastruktur dapat berjalan kembali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.