Rugikan Korbannya Rp 2 M, Tersangka Kasus Dugaan Mafia Tanah Tidak Ditahan

PONTIANAK, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah.

Keduanya masing-masing berinisial IS (56) dan AB (50), dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Namun, oleh kepolisian, keduanya tidak dilakukan penahanan.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan tersangka kasus tersebut tidak dilakukan penahanan, karena penyidik menilai tersangka kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. 

"Tersangka kooperatif, tidak akan melarikan diri, dan tidak ulangi perbuatan serta tidak hilangkan barang bukti," kata Donny kepada wartawan, Selasa (6/7/2021). 

Baca juga: Tak Dilengkapi Dokumen Prokes, 121 Kendaraan Putar Balik di Tol Ungaran

Meski begitu, Donny enggan menjelaskan siapa yang menjadi penjamin sehingga IS dan BB tidak dilakukan penahanan.

Yang jelas, kata Donny, berkas perkara kasus tersebut sudah dikirimkan ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Kalbar.  

"Perkara sudah sampai ke pihak kejaksaan. Mohon waktu saja, kalau sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, kita akan limpahkan kasusnya," ungkap Donny. 

Donny mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam menindak kasus-kasus mafia tanah yang ada di Provinsi Kalbar.

Dalam pengusutan kasus, dia menegaskan Polda Kalbar akan transparan dan mempersilahkan masyarakat mengawasi kinerja Polda Kalbar. 

"Silakan saja diawasi dan dikawal kasus ini, kita akan transparan penanganannya," ujar Donny. 

Perkara dugaan mafia tanah ini bermula tahun 2014. Saat itu, korban bernama Syukur, bertemu dengan AB dan IS atas perantara YN, mereka menawarkan sebidang tanah seluas 10 hektar depan bekas kantor PT Wana Bangun Agung (WBA), di Jalan Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.    

Awalnya, tanah tersebut dipatok seharga Rp 250.000 per meter. Setelah proses negosiasi, disepakati seharga Rp 200.000 per meter. 

“Saya tanya ke mereka, apakah tanahnya sudah bersertifikat, dijawab belum. Tapi mereka menjamin 1.000 persen, bahwa tanah itu tidak bermasalah,” kata Syukur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Tembus 2.200 hingga RS Penuh, Purbalingga Terapkan 3 Hari di Rumah Saja

Untuk meyakinkan Syukur, IS dan AB menunjukkan surat jual beli tanah, peta bidang yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, dan surat pernyataan tentang penguasaan tanah yang juga diketahui oleh kepala desa. 

Keduanya juga menyanggupi dan berjanji akan mengurus sertifikat tersebut. 

“Sekitar Oktober 2014, IS dan AB meminta uang sebagai tanda jadi untuk mengurus sertifikat tanah. Lalu saya serahkan uang tunai sebesar Rp 300 juta, dengan dibuatkan bukti kuitansi,” ucap Syukur. 

Kemudian, lanjut Syukur, secara bertahap, sampai tahun 2016, telah diberikan uang baik secara tunai maupun transfer kepada IS dan AB, dengan total Rp 2,1 miliar.

“Semua bukti penyerahan tercatat dalam akuntansi,” jelas Syukur. 

Diklaim orang lain 

Petaka bagi Syukur tiba bulan Desember 2016. Ketika itu, datang seseorang yang menerangkan, bahwa tanah yang akan dibelinya itu telah memiliki sertifikat atas nama orang lain. Orang tersebut juga menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan. 

Tak puas sampai di situ, Syukur juga segera mengkonfirmasi kepada pihak BTN Kubu Raya.

Dan ternyata, objek tanah tersebut saat ini telah dikuasai orang lain berdasarkan sertifikat hak miliki bernomor 3.846, yang dikeluarkan pada tahun 1982. 

“Dari situ saya kemudian tahu bahwa tanah tersebut bermasalah,” ungkap Syukur. 

Menurut Syukur, pihak IS dan IB tetap bersikukuh, bahwa tanah tersebut milik mereka dan malah kembali meminta sejumlah uang untuk mengurus sertifikat tanah. 

Namun, Syukur tidak mau lagi kecolongan, dengan menyetop memberikan uang tambahan karena merasa telah ditipu, dan meminta uang yang sudah diterima IS dan AB sebesar Rp 2,1 miliar dikembalikan karena awalnya diyakinkan, bahwa jika tanah itu bukan milik mereka, uang akan dikembalikan. 

Bahkan, upaya mediasi dan menunggu janji-janji dari IS dan AB memakan waktu hingga 4 tahun, tapi tak juga terealisasi. 

“Sampai sekarang uang itu tak pernah kembali. Selama 4 tahun, sempat beberapa kali dilakukan mediasi. Mereka hanya berjanji. Bahkan akhir-akhir ini IS dan AB tidak mau datang,” ucap Syukur. 

Harap keadilan 

Sampai dengan saat ini, Syukur belum melihat adanya itikad baik dari kedua tersangka. Jangankan mengembalikan uang kerugian, berkomunikasi juga sudah tidak pernah. 

Malahan terduga pelaku menggugat Syukur di Pengadilan Negeri Mempawah.

Gugatan perdata Nomor: 67/PDT.G/2020/PN.MPW tersebut akhirnya ditolak majelis hakim, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). 

Adapun janji mengembalikan uang hanya disampaikan kepada penyidik, namun tak pernah ditepati. 

Maka dari itu, Syukur berharap adanya keadilan dari penegak hukum untuk, paling tidak menahan kedua tersangka. 

“Saya masyarakat kecil yang dirugikan oleh oknum, atas tidak ditahannya kedua tersangka ini saya sangat menyayangkan,” ucap Syukur. 

IS dan AB dilaporkan 

Ketua tim kuasa hukum Syukur, Erik Mahendra Pratama menambahkan, atas peristiwa tersebut, pihaknya membuat pengaduan ke Polda Kalbar, pada Juli 2020. Baru Maret 2021, perkara tersebut diterima sebagai laporan. Dan kemudian 11 Juni 2021, IS dan AB ditetapkan sebagai tersangka.   

“Kami selaku kuasa hukum dari Pak Syukur mengapresiasi kinerja kepolisian, dalam menindaklanjuti laporan perkara ini,” kata Erik. 

Menurut Erik, penyidik memang memiliki kewenangan untuk menahan atau tidak tersangka dari sebuah perkara.

Akan tetapi, lanjut Erik, pengungkapan mafia tanah merupakan atensi Kapolri, sehingga sudah selayaknya setiap terduga mendapat perlakukan yang sama dengan perkara kriminal luar biasa (extraordinary crime). 

“Dengan tidak ditahannya tersangka ini jadi tidak sejalan dengan atensi Kapolri agar ada efek jera untuk pelaku-pelaku mafia tanah lainnya,” ucap Erik. 

Sementara itu, anggota kuasa hukum Syukur, Indra Rohmatullah atau akrab dipanggil Dennis menambahkan, perkara dengan jumlah kerugian korban mencapai Rp 2,1 miliar ini tentunya akan menjadi perhatian publik. Terlebih, saat ini, kedua orang terduga pelaku masih berkeliaran bebas. 

“Ini akan menjadi sorotan publik, tentu ini akan jadi contoh yang tidak baik. Kami harap ada keadilan,” ringkas Dennis.