Tak Bermasker, Penjaga Toilet Lebih Memilih Dikurung Sehari daripada Bayar Denda Rp 100.000

SERANG, KOMPAS.com - Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang, Banten mulai menerapkan sidang di tempat bagi pelanggar aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Salah satu warga yang terjaring razia dan mengikuti sidang yakni Boni Hamzali (30), warga Kaliwadas, Kota Serang.

Baca juga: Tukang Bubur Terkenal Hampir Dipenjara gara-gara 4 Pembeli Paksa Makan di Tempat

Boni diamankan petugas karena tidak mengenakan masker saat melintas di Jalan Maulana Hasanudin, Pasar Lama, Kota Serang, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Polisi Tangkap Pembuat Video Viral yang Sebut Kegiatan Vaksinasi di Gereja sebagai Ibadat

Pria yang berprofesi sebagai penjaga toilet itu oleh hakim divonis bersalah melanggar aturan PPKM Darurat dengan putusan denda Rp 100.000 subsider kurungan satu hari.

Namun, Boni lebih memilih untuk dikurung selama 24 jam karena tak memiliki uang untuk membayar denda.

"Gimana mau bayar Rp 100.000, buat makan sehari-hari saja susah. Saya kerja jaga toilet," kata Boni usai menjalani sidang tipiring di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu.

Boni mengaku tak ada keluarganya yang bisa membantu untuk membayarkan sanksi denda tersebut.

"Enggak ada, keluarga juga enggak punya uang. Lagi susah gini mau gimana," ujar Boni.

Petugas kemudian menggiring Boni ke kantor Satpol PP Kota Serang untuk menjalani hukuman kurungan selama satu hari.

39 pelanggar

Kasatpol PP Kota Serang Kusna Ramdani mengatakan, 39 pelanggar mengikuti sidang di tempat hari ini.

"Kita menyisir warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan PPKM Darurat akan dikenakan tipiring sanksinya denda atau kurungan," kata Kusna.

Dari 39 pelanggar, satu orang dikenakan sanksi kurungan karena tak membayar denda.

Sedangkan sisanya dikenakan sanksi denda bervariasi mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 150.000.

"Ada satu orang yang dikurung di kantor karena enggak punya uang. Kita juga berikan pemahaman agar nantinya membantu sosialisasi kepada masyarakat," ujar Kusna.

Sanksi diberikan bukan untuk mencari pendapatan asli daerah, tetapi memberikan pelajaran dan efek jera bagi masyarakat agar taat aturan PPKM Darurat.

"Ini langkah terakhir supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan, dan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata dia.