Klaim Rp 40 Miliar Belum Cair, Pelayanan RSUD Cibinong Bogor Mulai Terganggu

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai terganggu dengan adanya piutang sebesar Rp 40 miliar.

Tagihan piutang tersebut merupakan kekurangan bayar klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19 sejak tahun 2020.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Cibinong Wahyu Eko Widiharso mengungkapkan, klaim tunggakan RSUD Cibinong belum dibayar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai hari ini.

Baca juga: Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

"Untuk klaim 2020 jumlahnya ya itu Rp 40 miliar (utang) dari Kemenkes," kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Dia mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kemenkes untuk segera mencairkan tunggakan biaya operasional pelayanan Covid-19.

Namun, Kemenkes beralasan bahwa tunggakan klaim rumah sakit masih diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Padahal, sambung dia, rumah sakit Cibinong sudah melewati verifikasi di tingkat BPJS Kesehatan. Adapun segala syarat pemenuhan terkait administrasi pengajuan klaim juga sudah lengkap.

"Kita mah dari BPJS sih sudah dikasih surat, kita berhak uang sekian, tapi di Kemenkesnya belum dibayar-bayar, padahal Presiden Jokowi juga sudah bilang anggarannya ada, tapi kok lambat," bebernya.

Ia berharap supaya tagihan piutang tersebut bisa segera dibayarkan ke RSUD Cibinong yang saat ini memerlukan suntikan dana untuk kegiatan pelayanan di tengah antrean pasien Covid-19 yang makin panjang.

Jika tidak, RSUD bisa saja kolaps karena harus membayar penyedia atau vendor alat kesehatan serta obat-obatan.

Baca juga: RSUD Cibinong Bogor Kewalahan Tampung Pasien Covid-19, Bangun Tenda Darurat Depan IGD

Menurut dia, operasional rumah sakit juga tidak bisa mengandalkan ketersedian obat dan fasilitas dari pemerintah. Sebab, saat ini rumah sakit pun juga krisis keuangan.

"Mempengaruhi, kita banyak utang, belum terbayar-bayar, kitakan nolong pasien butuh oksigen, yang tadinya kebutuhannya cuma misalnya sekian miliar tapi ini sudah 2 kali lipat. Obat-obatan kan itu harusnya gratis semua, kita melayani masyarakat dengan biaya yang gratis," ungkapnya.

"Contoh, saat ini kita kerja sama dengan dua mintra untuk penyediaan oksigen. Tapi satu mitra akhirnya mengundurkan diri lantaran kita masih berutang, padahal ketersedian oksigen sangat kritis saat ini untuk penanganan covid-19," tuturnya.

Terkait klaim Covid-19 di periode 2021, Wahyu mengaku belum bisa menyebutkan secara detail lantaran masih dalam proses verifikasi.

Baca juga: Ganjar Marahi Mahasiswa Positif Covid-19 yang Tolak Pakai Masker: Rasional Sedikit, Mas

Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi lagi tunggakan pembayaran klaim Covid-19, bila klaim tidak terbayar itu terus berlanjut maka pasien akan terus berdatangan ke tenda darurat yang disediakan rumah sakit.

Ditambah, saat ini masalah kapasitas tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) yang sudah overload. Belum lagi, fasilitas kesehatan seperti tabung oksigen sudah menipis.

Sementara itu dari tenaga kesehatan atau nakes juga sudah mulai kewalahan hingga banyak yang terinfeksi virus Covid-19.

"APD juga sudah mulai menipis, karena kita kan harus beli, sementara uang dipakai untuk beli belum dikasih-kasih. Ya apa boleh buat, kita juga harus tetap bekerja terus. Karena kalau tidak siapa yang bakal nolong pasien kalau bukan nakes kita," jelas dia.