Pemkab Lebak Minta Perjalanan KRL Dikurangi, Ini Alasannya

LEBAK, KOMPAS.com - Kabupaten Lebak akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagai salah satu wilayah zona merah dengan nilai asesmen level 3.

Saat PPKM diterapkan, Pemkab Lebak meminta Kementerian Perhubungan mengurangi perjalanan KRL Commuterline dengan tujuan mengurangi mobilitas warga dari Jabodetabek ke Lebak, begitupun arah sebaliknya.

Baca juga: Lebak Zona Merah, Masyarakatnya Berobat ke Provinsi Lain, Wabup: Mohon RS Dibuka untuk Pasien Covid-19

"Kami akan buat surat ke Menteri Perhubungan ada pengurangan jam operasi ke Lebak, karena kuncinya ini di sini, Lebak jadi zona merah karena dekat dengan Jabodetabek," kata Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi saat rapat Forkompinda membahas Pelaksanaan PPKM Darurat di Pendopo Kabupaten Lebak, Jumat (2/7/2021).

Ade mengatakan, kabupaten/kota di Lebak merupakan zona merah seperti Tangerang dan Bogor.

Baca juga: PPKM Darurat di Lebak, Jam Malam Mulai Pukul 20.00, Kegiatan di Masjid Ditiadakan

Mobilisasi massa di antara Lebak dan wilayah zona merah juga begitu tinggi dengan adanya KRL.

Jika perjalanan KRL tidak dibatasi, kata Ade, akan menyebabkan laju penyebaran Covid-19 di Lebak yang lebih tinggi lagi ke depannya.

Padahal harapan dari dilaksanakan PPKM Darurat adalah menekan penyebaran virus.

Selain minta pengurangan operasional KRL, Lebak juga berencana akan melakukan penyekatan di perbatasan antara wilayah kabupaten dan sekitar.

Penyekatan akan dilakukan di sejumlah pintu masuk baik antara kabupaten di Banten maupun dengan wilayah Provinsi Jawa Barat

"Akan ada penyekatan, mudah-mudahan ada penurunan cepat, tim gabungan TNI-Polri, Dishub, hingga Satpol PP yang melaksanakan," kata Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra.

Teknis penyekatan akan disusun kemudian, namun kata Teddy, intinya adalah untuk membatasi mobilitas warga.