Pembukaan Bali untuk Wisman Dibatalkan, Pemprov: Berat Bagi Pariwisata

BALI, KOMPAS.com - Pemerintah pusat membatalkan pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Padahal sedianya, pembukaan akan dilakukan pada akhir Juli 2021.

Mengenai pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata hanya bisa pasrah.

"Kita pemprov tentu akan tunduk dengan kebijakan pusat karena border internasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Walaupun penutupan ini agak berat bagi pariwisata Bali," kata Kadis Pariwisata Bali, Putu Astawa saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Ini Darurat, Sanksi Rp 1 Juta Tidak Berlaku, WNA Langgar Prokes Langsung Dideportasi

Sudah disiapkan dengan baik

Astawa memahami dibatalkannya pembukaan pariwisata internasional itu tak lepas dari situasi penyebaran Covid-19 yang masih terus terjadi.

Seluruh pelaku industri pariwisata di Bali, lanjut dia, sudah mengetahui soal pembatalan itu.

Mayoritas dari mereka tentu kecewa dengan pembatalan yang dilakukan.

"Karena kalau dari aspek kesiapan (pembukaan internasional), kita sudah mempersiapkan dengan baik sebenarnya," kata dia.

Baca juga: PPKM Darurat di Bali, WNA Pelanggar Prokes Langsung Dideportasi

Dokumentasi Biro Komunikasi Kemenparekraf Ilustrasi Wisatawan Mancanegara di Indonesia

Roda ekonomi di Bali juga disebut akan semakin susah digerakkan, mengingat penutupan pariwisata internasional di Bali sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun.

"Karena kan ini sudah 1,5 tahun. Sudah cukup lama. Dengan semakin lamanya penutupan ini, dampaknya juga semakin dirasakan. Semakin berat lah," tuturnya.

Baca juga: Bepergian ke Jawa dan Bali Wajib Tunjukkan Surat Vaksin dan Tes PCR Negatif

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara ditunda dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Sebab, kebijakan itu berlaku di wilayah Jawa dan Bali, 3-20 Juli 2021.

"Kalau tadi Bali ya saya kira jawabnya Anda sendiri bisa jawablah, kan enggak mungkin dibuka lagi dengan ada (varian virus corona) delta ini," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Kamis (1/7/2021) kemarin.

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini tak lagi fokus pada pembukaan pariwisata Bali.

Selama beberapa waktu ke depan, kerja pemerintah bakal difokuskan untuk menurunkan lonjakan kasus Covid-19 melalui PPKM darurat.