PPKM Darurat Tak Ganggu Proyek Nasional, Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tetap Dikebut

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Mega Proyek Nasional Bendungan Leuwikeris di wilayah Tasikmalaya-Ciamis sebagai program yang digagas langsung Presiden RI Joko Widodo mulai memasuki proses akhir penyelesaian.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali diyakini tak menganggu pembangunan bahkan saat ini sedang dikebut pelaksanaannya.

Justru bendungan ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi sektor wisata yang bisa menjadi salahsatu sumber penghasilan masyarakat saat masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Tentunya bendungan ini akan berimbas pada pengembangan tempat wisata yang berdampak produktif pada perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Kita kebut tahap akhir, PPKM Darurat berjalan tak jadi hambatan pembangunan saat ini. Tentu, kita lakukan protokol kesehatan ketat dalam pelaksanaanya," jelas Kepala Pembangunan Bendungan Leuwikeris Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Budi Prasetyo kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kota Tasikmalaya Masuk PPKM Darurat, Petugas Tracing RT Solusi Terbaik Putus Mata Rantai Covid

Saat ini, tambah Budi, pihaknya akan mengerjakan penambangan sebuah material batu di Gunung Pangajar dekat lokasi bendungan untuk digunakan dalam proses finishing.

Pihaknya telah membahas anasilis dampak lingkungan (Amdal) bersama masyarakat dan instansi daerah setempat dalam menyempurnakan rencana kegiatan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di sekitar Gunung Pangajar tersebut.

Penambangan material batu dari lahan seluas 67 hektar tersebut nantinya digunakan sebagai bagian material pengisi tubuh Bendungan Leuwikeris.

"Penambangan direncanakan akan berjalan 2 tahun, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan hanya 20 persen total volume batuan di Quarry Gunung Pangajar. Terdapat 47 poin keinginan warga yang dibahas bersama tim Amdal," tambah Budi.

Baca juga: Lelet, 2 Tahun Konstruksi Bendungan Leuwikeris Baru 36,7 Persen

Terkait dengan kekhawatiran masyarakat terganggunya sumber mata air, tambah Budi, kegiatan penambangan ini dilengkapi dengan reklamasi pascatambang lewat penanaman pohon kembali serta membuat cekungan air seluas 1-2 hektar dengan kedalaman 5 meter guna menangkap air hujan.

Sehingga saat kemarau pun warga sekitar tak akan kekurangan sumber mata air.

"Air tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika musim kemarau," tambah Budi.

Jika proses akhir selesai, bendungan langsung digenangi air

Kepala BBWS Citanduy, Bambang Hidayah, menyebut telah dilakukan pertemuan bersama masyarakat membahas Amdal dan telah final menjadi dokumen Amdal RKL-RPL dimana kajian teknis sudah dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait sesuai regulasi berlaku.

Ditargetkan, proses akhir di Gunung Pangajar akan selesai pada tahun 2022.

Sehingga tahun 2023 sudah bisa melaksanakan impounding atau penggenangan Bendungan Leuwikeris. 

"Proyek strategis nasional Bendungan Leuwikeris ini memberikan manfaat sebagai pemenuhan kebutuhan Irigasi seluar 11.216 Ha, Pemenuhan Air Baku kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar sebesar 845 liter/detik, pengendali banjir dan menyuplai arus listrik 20 Mega Watt," kata Bambang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Roni A Sahroni, membenarkan pembahasan dokumen Amdal RKL-RPL telah disepakati dan dibahas bersama masyarakat serta instansi pemerintah daerah terkait di Hotel Horison Tasikmalaya pada Selasa (29/6/2021) kemarin.

Pertemuan tersebut termasuk membahas poin-poin keinginan warga sekitar yang terdampak di wilayah Kecamatan Karangjaya dan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

"Iya sudah final, saya hadir saat itu langsung sebagai warga yang berdampingan langsung dengan Gunung Pangajar dan mewakili warga sekitar menanyakan terkait beberapa item keinginan warga.

Mulai dari dampak penambangan seperti mata air, getaran, debu hingga pelibatan tenaga kerja masyarakat setempat. Semuanya sudah disepakati bersama," pungkasnya.

Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali termasuk wilayah Tasikmalaya dan Ciamis sebagai lokasi proyek Nasional tersebut.

Namun, salahsatu poin PPKM Darurat disebutkan pengerjaan proyek Nasional masih bisa dilakukan pengerjaan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.