Didampingi Pegawai KPK, Walkot Samarinda Datangi Kantor Golkar Kaltim, Ada Apa?

Kompas.com - 30/06/2021, 18:47 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun (baju putih) bersama pengurus Golkar Kaltim (kuning) dan pegawai KPK (batik) saat mengadakan pertemuan tertutup di kantor Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman, Samarinda, Kaltim, Rabu (30/6/2021). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONWali Kota Samarinda Andi Harun (baju putih) bersama pengurus Golkar Kaltim (kuning) dan pegawai KPK (batik) saat mengadakan pertemuan tertutup di kantor Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman, Samarinda, Kaltim, Rabu (30/6/2021).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Sebanyak dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Bidang Korsup mendampingi Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalimantan Timur, Rabu (30/6/2021).

Kedatangan mereka ke partai berlambang pohon beringin itu meminta agar aset lahan lokasi berdiri kantor DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Samarinda di Jalan Dahlia, dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

"Lahan itu adalah aset pemkot. Ada sertifikatnya. Saya bersama KPK datang minta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dikembalikan," ungkap Andi Harun saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Demo Tolak Pergantian Ketua DPRD di Kantor Golkar Kaltim Ricuh

Andi Harun menjelaskan aset pemkot yang dipakai pihak ketiga, termasuk Partai Golkar Kaltim, telah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim sejak 2013.

"Amanat BPK kami diminta mengembalikan aset itu. Sebenarnya telah ditangani Kejaksaan. Hari ini pemkot kedatangan KPK serta rapat bersama mengenai korsup tata kelola aset baik sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi," jelas dia.

Dalam rapat tersebut, pemkot bersama KPK sepakati untuk meninjau langsung aset milik pemkot yang yang sudah tersertifikasi, tapi masih dikuasai Partai Golkar Kaltim.

Selain Kantor Golkar, kata dia, aset pemkot lain yakni lahan seluas 9 hektar di Bayur senilai Rp 30 miliar kemudian Gedung Plaza 21 Samarinda ditaksir harga di atas ratusan miliar bakal diambil alih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Temuan BPK soal Golkar ya kami datangi. Kami bersama KPK dan pengurus Golkar melakukan pertemuan tertutup di kantor Golkar dan diimbau agar menyerahkan aset tersebut," terang Andi Harun.

Baca juga: Kantor Golkar Sinjai Dirusak Massa, Diduga karena Kekecewaan Kader

Andi Harun meminta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama DPD Golkar Kaltim segera mengembalikan biar tidak terjadi risiko hukum.

"Soal bangunan kantornya masih ada dua versi. Menurut pemkot itu termasuk aset pemkot, tapi menurut Golkar dalam perjalanan melakukan renovasi dan telah mengeluarkan biaya. Tapi yang paling adalah tanah, jadi apa pun jenis bangunanya di atasnya itu adalah tanah pemkot," tegas dia.

Andi Harun mengatakan jika aset pemkot jika secara terus menerus dikuasai pihak ketiga, tentu ada kerugian negara.

Karena, ketika dimanfaatkan maka ada potensi penerimaan negara.

Andi Harun menarget tahun ini semua aset pemkot yang dikuasai pihak lain agar sudah dikembalikan.

Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud mengatakan kantor Golkar Kaltim itu berdiri sekitar 1960-an.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 30 Juni 2021

Sementara, sertifikat pemkot atas kepemilikan lahan itu terbit 1998.

"Saya ini generasi yang sekian, puluhan tahun lalu di Golkar. Tapi melihat runutan waktu, kita jadi bertanya, ini benar aset punya Golkar atau aset pemkot," kata dia bernada tanya.

Karena itu, dia berasumsi bisa saja, pengurus Golkar terdahulu tidak pernah mengurus administrasi kepemilikan aset itu.

"Tapi it's oke. Kalau memang itu punya pemkot, kami meminta waktu bangun kantor Golkar, atau sewa menyewa dengan pemkot atau juga, misalnya, tukar guling ya," terang dia.

Namun, Rudi mengaku kecewa dan menyayangkan keikutsertaan pegawai KPK ke Kantor Golkar Kaltim.

"Tolong dicatat baik-baik ya. Yang melaksanakan supervisi berkaitan dengan aset itu bukan KPK. KPK itu salah, keliru ke kantor Golkar. Tugas KPK itu pemberantasan korupsi, bukan aset," tegas Rudi.

Baca juga: Tertahan di Taxiway Bandara, Batik Air Rute Samarinda-Jakarta Gagal Terbang

"KPK datang ke kantor Golkar, mohon maaf ya saya kurang berkenan, karena apa, kami tidak punya perjanjian (ketemu) bersama teman-teman KPK termasuk wali kota, kami enggak punya janjian sama wali kota," tambah dia.

Rudi mengatakan sejak awal pihaknya sudah ada komunikasi dengan Pemkot Samarinda waktu wali kota masih dijabat Sjaharie Jaang, untuk menyewa lahan tersebut sesuai rekomendasi BPK perwakilan Kaltim.

Namun, masa transisi kepemimpinan membuat rencana tersebut belum terealisasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melihat Antusiasnya Warga Bukit Menoreh Memilih Lurah

Melihat Antusiasnya Warga Bukit Menoreh Memilih Lurah

Regional
Material Longsor Seret Mobil ke Dalam Kolam Galian Tambang Batu Bara, Satu Pekerja Tewas

Material Longsor Seret Mobil ke Dalam Kolam Galian Tambang Batu Bara, Satu Pekerja Tewas

Regional
Tangis Peternak Ayam Petelur Ingin Bertemu Mensos Risma, Mau Tagih Janji Jokowi

Tangis Peternak Ayam Petelur Ingin Bertemu Mensos Risma, Mau Tagih Janji Jokowi

Regional
Kebun Sawit Tersembunyi Ditemukan di Kawasan Suaka Margasatwa GSK

Kebun Sawit Tersembunyi Ditemukan di Kawasan Suaka Margasatwa GSK

Regional
Perampokan dan Pembunuhan di Padang, Satu Keluarga Disekap

Perampokan dan Pembunuhan di Padang, Satu Keluarga Disekap

Regional
Kirim Tumpeng untuk Dokter dan Nakes, Khofifah: Mereka Telah Mempertaruhkan Segalanya untuk Tolong Pasien Covid-19

Kirim Tumpeng untuk Dokter dan Nakes, Khofifah: Mereka Telah Mempertaruhkan Segalanya untuk Tolong Pasien Covid-19

Regional
Kebakaran di Pasar Wosi Manokwari, Ratusan Lapak Ludes Dilalap Api

Kebakaran di Pasar Wosi Manokwari, Ratusan Lapak Ludes Dilalap Api

Regional
Berawal dari Video Sisa Liputan, Larasati Bisa Hidupi Keluarga dengan Hasil Google AdSense

Berawal dari Video Sisa Liputan, Larasati Bisa Hidupi Keluarga dengan Hasil Google AdSense

Regional
Minta Bantuan KSP, Bobby Nasution Ingin Wujudkan Janji Kampanye

Minta Bantuan KSP, Bobby Nasution Ingin Wujudkan Janji Kampanye

Regional
Satgas Banyuwangi Minta Warga Waspadai Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas Banyuwangi Minta Warga Waspadai Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Regional
251 Orang Jadi Korban Penipuan Modus Investasi di Natuna

251 Orang Jadi Korban Penipuan Modus Investasi di Natuna

Regional
Ganjar Pranowo, Makam Bung Karno, dan Sekelumit Tanggapan soal Deklarasi Dukungan Capres

Ganjar Pranowo, Makam Bung Karno, dan Sekelumit Tanggapan soal Deklarasi Dukungan Capres

Regional
Diduga Dianiaya Sekretaris BPD, Pemuda di Kupang Kritis

Diduga Dianiaya Sekretaris BPD, Pemuda di Kupang Kritis

Regional
Semangat Mbah Ponirah dari Pasar Beringharjo

Semangat Mbah Ponirah dari Pasar Beringharjo

Regional
Satpol PP Aceh Singkil Menduga Anjing Canon Mati akibat Stres

Satpol PP Aceh Singkil Menduga Anjing Canon Mati akibat Stres

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.