Didampingi Pegawai KPK, Walkot Samarinda Datangi Kantor Golkar Kaltim, Ada Apa?

Andi Harun mengatakan jika aset pemkot jika secara terus menerus dikuasai pihak ketiga, tentu ada kerugian negara.

Karena, ketika dimanfaatkan maka ada potensi penerimaan negara.

Andi Harun menarget tahun ini semua aset pemkot yang dikuasai pihak lain agar sudah dikembalikan.

Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud mengatakan kantor Golkar Kaltim itu berdiri sekitar 1960-an.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 30 Juni 2021

Sementara, sertifikat pemkot atas kepemilikan lahan itu terbit 1998.

"Saya ini generasi yang sekian, puluhan tahun lalu di Golkar. Tapi melihat runutan waktu, kita jadi bertanya, ini benar aset punya Golkar atau aset pemkot," kata dia bernada tanya.

Karena itu, dia berasumsi bisa saja, pengurus Golkar terdahulu tidak pernah mengurus administrasi kepemilikan aset itu.

"Tapi it's oke. Kalau memang itu punya pemkot, kami meminta waktu bangun kantor Golkar, atau sewa menyewa dengan pemkot atau juga, misalnya, tukar guling ya," terang dia.

Namun, Rudi mengaku kecewa dan menyayangkan keikutsertaan pegawai KPK ke Kantor Golkar Kaltim.

"Tolong dicatat baik-baik ya. Yang melaksanakan supervisi berkaitan dengan aset itu bukan KPK. KPK itu salah, keliru ke kantor Golkar. Tugas KPK itu pemberantasan korupsi, bukan aset," tegas Rudi.

Baca juga: Tertahan di Taxiway Bandara, Batik Air Rute Samarinda-Jakarta Gagal Terbang

"KPK datang ke kantor Golkar, mohon maaf ya saya kurang berkenan, karena apa, kami tidak punya perjanjian (ketemu) bersama teman-teman KPK termasuk wali kota, kami enggak punya janjian sama wali kota," tambah dia.

Rudi mengatakan sejak awal pihaknya sudah ada komunikasi dengan Pemkot Samarinda waktu wali kota masih dijabat Sjaharie Jaang, untuk menyewa lahan tersebut sesuai rekomendasi BPK perwakilan Kaltim.

Namun, masa transisi kepemimpinan membuat rencana tersebut belum terealisasi.