Pintu Penerbangan ke Hong Kong Ditutup, Nasib Ratusan TKW Asal Blitar Terkatung-katung

BLITAR, KOMPAS.com - Keputusan otoritas Pemerintah Hong Kong untuk menutup pintu penerbangan dari Indonesia mulai Jumat (25/6/2021) berdampak langsung pada calon buruh migran asal Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Haris Susianto mengatakan, penutupan pintu masuk dari Indonesia ke Hong Kong berdampak pada pengiriman tenaga kerja asal Kabupaten Blitar.

"Jelas berdampak langsung dan cukup besar karena Hong Kong adalah negara yang paling banyak dituju oleh pekerja asal Kabupaten Blitar," ujar Haris saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Haris mengatakan, meskipun jumlah pekerja migran asal Kabupaten Blitar menurun drastis sejak pandemi, Hong Kong tetap menduduki posisi pertama negara paling dituju oleh pekerja migran asal Blitar yang mayoritas adalah perempuan (TKW).

Baca juga: Investigasi Tenggelamnya KMP Yunicee, KNKT Dalami Kelaikan Kapal dan Penumpang yang Tak Masuk Manifes

Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, lanjut dia, hingga Mei 2021 telah terdaftar 693 buruh migran asal Blitar yang siap berangkat bekerja di Hong Kong.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sejak awal tahun hingga keluarnya keputusan penutupan penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong, tercatat 341 pekerja migran telah diberangkatkan ke Hong Kong.

"Jadi masih ada separuhnya yang belum berangkat. Tapi, jumlah pendaftar kan masih akan terus bertambah meskipun kami tidak tahu penutupan ini akan sampai kapan," ujar dia.

Haris memperkirakan, hingga akhir tahun 2021, kemungkinan jumlah calon buruh migran asal Kabupaten Blitar untuk tujuan Hong Kong bisa mencapai angka di atas 1.000 orang.

Di awal pandemi sepanjang 2020, lanjut dia, angka pemberangkatan buruh migran dari Kabupaten Blitar, termasuk tujuan Hong Kong, turun drastis hingga tersisa sekitar 20 persen dari angka sebelum pandemi.

Memasuki tahun 2021, kecenderungan jumlah permintaan tenaga kerja buruh migran mulai naik hingga adanya keputusan penutupan dari pihak Pemerintah Hong Kong.