Surati Presiden Jokowi, Muhammadiyah Rekomendasikan PSBB 3 Minggu di Pulau Jawa

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan rekomendasi untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Ketua Muhammadiyah Command Center (MCCC) Agus Samsudin mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya adalah memberlakukan PSBB di seluruh Pulau Jawa.

"PP Muhammadiyah sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo tanggal 29 Juni 2021 kemarin dan hari ini (30//6/2021). Isinya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak selama 3 minggu di Pulau Jawa," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (30/6/2021).

Baca juga: Wacana PPN di Bidang Pendidikan, PP Muhammadiyah Menolak Keras

Menurut dia, kebijakan penerapan PSBB juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, yakni melakukan penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan yaitu hoaks atau disinformasi.

"Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan," ujar Agus.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi agar pemerintah juga harus menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19, dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan. 

"Pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di jawa mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya rumah sakit yang tidak mampu menerima pasien Covid-19 lagi karena penuh," kata dia.

Agus juga meminta seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan, dan media bersatu dalam menggerakkan solidaritas sosial bagi warga terdampak ekonomi kebijakan pembatasan mobilitas yang dilakukan. 

"Juga menggerakkan ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat," paparnya.

Rekomendasi tersebut berdasarkan situasi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data pemerintah melalui website Covid19.go.id, terjadi peningkatan penambahan kasus per hari yang sangat tinggi sejak bulan Maret 2020. 

Menurut dia, pada tanggal 27 Juni 2021 mencapai 21.342 kasus Covid-19 dalam sehari yang tersebar pada 33 provinsi, sehingga total pasien yang terjangkit virus corona di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu. 

"Angka positive rate juga mengalami peningkatan tajam menjadi lebih dari 20 persen pada 16 provinsi di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Bupati Banjarnegara: Rumah Sakit Penuh, Karantina Penuh, Ini Berlomba Buat Karantina Lagi

Agus menyampaikan, dari data yang ia peroleh tercatat ada lima provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta 9.394 kasus baru, Jawa Barat 3.988 kasus baru, Jawa Tengah 2.288 kasus baru, Jawa Timur 889 kasus baru, dan DIY 830 kasus baru.

"Peningkatan jumlah kasus secara tajam mengakibatkan risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan pasien Covid-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kurangnya suplai logistik medis seperti oksigen, alat pengaman diri (APD) beserta obat-obatan yang diperlukan," imbuh Agus.