Kompas.com - 29/06/2021, 17:40 WIB
Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Pemkab Rote Ndao oleh Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREBupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Pemkab Rote Ndao oleh Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao berhasil menorehkan prestasi sekaligus sejarah baru.

Untuk pertama kalinya kabupaten paling selatan NKRI tersebut sukses meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Pemkab Rote Ndao dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo kepada Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu dan Ketua DPRD Alfred Saudila bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Selasa (29/6/2021) petang.

Baca juga: Belum Selesai Memakamkan Jenazah Kedua, Sudah Ada Antrean 3 Jenazah

Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo saat penyerahan mengatakan, pemeriksaan BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Menurutnya, berdasarkan LHP BPK atas LKPD TA 2020, Pemkab Rote Ndao mampu menyajikan laporan yang cukup baik.

Sehingga, kata dia, opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Rote Ndao adalah WTP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Cerita Nelayan Sulawesi, Terombang-ambing di Laut hingga Ditemukan di Bali, Buat Layar dari Sarung dan Minum Air Hujan

Adi Sudibyo menjelaskan, terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, BPK masih menemukan adanya kelemahan yang harus diperbaiki ke depan.

Di antaranya penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, yakni masih terdapat aset tetap bernilai Rp 0,00, tanpa dilengkapi informasi yang lengkap.

Kemudian belum memiliki dokumen kepemilikan, dikuasai pihak ketiga, belum tercatat dalam KIB, pinjam pakai tanpa dokumen dan pencatatan tidak sesuai yang mengakibatkan penyajian aset tetap tidak sepenuhnya sesuai dengan asersi laporan keuangan.

Baca juga: Tes GeNose Kini Tak Berlaku sebagai Syarat Perjalanan ke Bali, Ini Aturan Lengkapnya

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komandan BAIS TNI Pidie Tewas Ditembak di Aceh, Hari yang Sama Pos Polisi Aceh Barat Diberondong Peluru

Komandan BAIS TNI Pidie Tewas Ditembak di Aceh, Hari yang Sama Pos Polisi Aceh Barat Diberondong Peluru

Regional
Komandan Tim Badan Intelijen Strategis TNI Tewas Ditembak di Pidie, Aceh

Komandan Tim Badan Intelijen Strategis TNI Tewas Ditembak di Pidie, Aceh

Regional
Kenang Sugondo Djojopuspito, Gubernur Jatim Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda di Tuban

Kenang Sugondo Djojopuspito, Gubernur Jatim Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda di Tuban

Regional
Tahapan Pilkades Dimulai, Kapolres Probolinggo Harap Cakades Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

Tahapan Pilkades Dimulai, Kapolres Probolinggo Harap Cakades Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

Regional
Terungkap, Pegawai Kopitiam yang Dianiaya Preman Berawal Pelaku Hendak Menagih Utang ke Pemilik Kedai

Terungkap, Pegawai Kopitiam yang Dianiaya Preman Berawal Pelaku Hendak Menagih Utang ke Pemilik Kedai

Regional
Diduga Gelapkan Dana PPB Senilai Ratusan Juta Rupiah, Sekdes di Blitar Dilaporkan ke Polisi

Diduga Gelapkan Dana PPB Senilai Ratusan Juta Rupiah, Sekdes di Blitar Dilaporkan ke Polisi

Regional
Kehabisan Uang dan Tak Punya Tiket, Puluhan Mahasiswa Asal Ambon Mengamuk Memaksa Naik Kapal

Kehabisan Uang dan Tak Punya Tiket, Puluhan Mahasiswa Asal Ambon Mengamuk Memaksa Naik Kapal

Regional
Biaya Pengobatan Korban Diduga Keracunan Makanan yang Dirawat di RSUD Kertosono Digratiskan

Biaya Pengobatan Korban Diduga Keracunan Makanan yang Dirawat di RSUD Kertosono Digratiskan

Regional
Di Hari Sumpah Pemuda, Ormas Tikus Pithi Hanata Baris Resmi Jadi Partai Kedaulatan Rakyat

Di Hari Sumpah Pemuda, Ormas Tikus Pithi Hanata Baris Resmi Jadi Partai Kedaulatan Rakyat

Regional
Kronologi Pensiunan Polisi Kena Hipnotis, Pelaku Ditangkap

Kronologi Pensiunan Polisi Kena Hipnotis, Pelaku Ditangkap

Regional
Tanah Longsor Landa Puncak Bogor, Satu Unit Rumah Rusak

Tanah Longsor Landa Puncak Bogor, Satu Unit Rumah Rusak

Regional
2 Minimarket di Madiun Dibobol Maling dalam 2 Hari, Pelaku Jebol Tembok Belakang

2 Minimarket di Madiun Dibobol Maling dalam 2 Hari, Pelaku Jebol Tembok Belakang

Regional
Kisah Lada Hitam Lampung, Dulu Dicari Penjajah Kini Diekspor dari Rumah

Kisah Lada Hitam Lampung, Dulu Dicari Penjajah Kini Diekspor dari Rumah

Regional
Ibu 3 Anak di Luwu Timur yang Laporkan Pencabulan Disebut Mangkir, LBH: Tak Ada Panggilan

Ibu 3 Anak di Luwu Timur yang Laporkan Pencabulan Disebut Mangkir, LBH: Tak Ada Panggilan

Regional
Kasus Korupsi Bedah Rumah Rp 20,25 Miliar, Kades di Bali Ini Dituntut 8 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Bedah Rumah Rp 20,25 Miliar, Kades di Bali Ini Dituntut 8 Tahun Penjara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.