Lukas Enembe Protes Sekda Ditunjuk Jadi Plh Gubernur Papua, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe memprotes keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, pada Kamis (24/6/2021).

Menurut Muhammad Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua, keputusan itu cacat secara administrasi.

Baca juga: KKB Serang Pekerja Bangunan di Yahukimo Pakai Senjata Rampasan dari Anggota TNI yang Gugur

"Kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe tak diacuhkan dan tidak digunakan," katanya, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Digugat Cerai Istri, Pria di Ponorogo Bongkar Rumah Senilai Rp 400 Juta

Selain itu, menurut Rifai, status Lukas hingga saat ini masih aktif sebagai kepala daerah.

Menyikapi hal itu, Rifai menjelaskan, Lukas telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo dan meminta keputusan itu dibatalkan.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Perawat Covid-19 Dianiaya Keluarga Pasien | Belasan Siswa SD Tertular Covid-19

Reaksi masyarakat 

Dok Staff Khusus Gubernur Papua Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Senin (5/4/2021)

 

Menurut Rifai, keputusan Kemendagri itu munculkan reaksi di tengah masyarakat.

Sekelompok orang mendatangi Kantor Gubernur Papua dan melakukan pemalangan ke pintu masuk Ruang Kerja Sekda Papua, pada Jumat (25/6/2021).

Selain itu, massa juga berkumpul di depan kantor DPD Partai Demokrat Papua sehingga ruas jalan protokol Abepura tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.

Baca juga: Pengakuan Pengurus Sekolah yang Siswanya Rusak Belasan Makam di Solo

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini Gubernur Lukas tengah menjalani pengobatan di Singapura.

Selama pengobatan, menurut Rifai, Lukas Enembe tidak pernah dimintai pendapat terkait keputusan tersebut. 

Proses pengobatan itu, katanya, sudah seizin Menteri Dalam Negeri. 

(Penulis: Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi | Editor: Pythag Kurniati)