Klaim Kasus Covid-19 Melandai, Gubernur Sultra Tetap Ingin Munas Kadin Digelar di Kendari

KENDARI, KOMPAS.com- Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan tetap dilaksanakan pada Rabu (30/6/2021).

Padahal, ada tren peningkatan kasus Covid-19 di Kendari dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Covid-19, pada Rabu (23/6/ 2021) ada penambahan 46 kasus baru.

Baca juga: Kadin Apresiasi Rencana Presiden Jokowi untuk Buka Munas VIII di Kendari

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, pelaksanaan Munas Kadin tetap digelar, sebab wilayah Kendari dirasa masih aman.

"Insya Allah aman. Niat kita, niat baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ya. Kita berdoa, semoga Pandemi Covid-19 kita di Sultra semakin menurun," kata Ali Mazi dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (23/6/2021).

Tak hanya itu, Ali Mazi mengakui, kasus Covid 19 di Sultra sempat meningkat, tapi saat ini sudah melandai.

"Sekarang kita sudah melandai lagi. Kita sudah perhatikan protokol kesehatan. Apalagi ini masalah Kadin kan," ujarnya.

Baca juga: Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Walkot Kendari Tetap Ingin Munas Kadin Berlangsung

Munas Kadin disarankan ditunda

Munas Kadin yang dilaksanakan di Kota Kendari, mengundang kekhawatiran kelompok masyarakat sipil.

Ketua Harian Jaringan Indonesia (JARI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Fajar Hasan, khawatir Munas Kadin ini menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

Pasalnya, Munas Kadin ini akan dihadiri perwakilan dari berbagai provinsi.

"Kita mendukung pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari, karena ini akan memberikan multiplier efek bagi pelaku usaha di daerah ini. Namun demikian, ada hal penting yang harus menjadi bahan pertimbangan, ini menyangkut kemaslahatan banyak orang," terang Fajar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/6/2021).

Di samping itu, kata dia, selama ini pemerintah daerah sudah bersusah payah memerangi penyebaran Covid-19.

"Kita mestinya menghargai pemerintah yang selama ini sudah susah payah bekerja. Selain itu, kita juga harusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan dengan tidak membuat acara yang memicu terjadinya kerumunan," katanya.

"Terutama Bapak Presiden, mohon maaf, mestinya beliau tetap konsisten dalam memastikan bahwa kampanye memutus rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan di semua daerah. Artinya, ketika misalnya Bapak Presiden turut hadir dalam Munas Kadin, maka kita tidak tahu bagaimana penilaian masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Bahas Utusan Munas, Rapat Kadin Kalbar Berakhir Ricuh

Menurut Fajar, Munas Kadin akan dihadiri oleh pengurus-pengurus dari berbagai daerah, baik dari daerah yang statusnya zona merah maupun zona hijau kasus Covid-19.

"Ini mestinya menjadi perhatian serius bagi kita semua," ujar Fajar.

Mantan Ketua MPM Universitas Halu Oleo Kendari ini menyarankan agar sebaiknya Munas Kadin ditunda untuk sementara waktu. 

Terlebih, ada keinginan pengurus Kadin beberapa provinsi yang meminta Munas Kadin ditunda.

Fajar pun menyarankan agar Munas Kadin dapat dilaksanakan secara virtual.

"Saya kira, itu (Munas secara virtual) akan lebih efektif, lagi pula tidak mengurangi substansi dari Munas itu sendiri," sarannya.

Baca juga: Pulang Penelitian, 6 Mahasiswa di Kendari Tewas Kecelakaan Saat Minibus Pecah Ban dan Tabrak Pohon

Namun, kata Fajar, jika pada akhirnya panitia tetap memaksakan diri untuk melaksanakan Munas dengan menghadirkan banyak orang, maka Satgas Covid-19 harus siap mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

"Kita tidak minta-minta terjadi sesuatu, kita tetap doakan semoga Munas Kadin berjalan lancar jika tetap ngotot diselenggarakan sesuai rencana awal. Tapi, Satgas Covid-19 harus siapkan segala infrastruktur penanganan Covid-19, mulai dari ruang isolasi yang memadai, serta Ambulans, disamping penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya lagi.

Epidemiolog Universitas Halu Oleo (UHO) Ramadhan Tosepu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan beberapa pekan terakhir seharusnya bisa menjadi perhatian atau tanda bagi semua masyarakat.

"Ketika kasusnya sudah meningkat, maka pemerintah harus ambil bagian untuk memproteksi agar tidak menular lebih besar," sambungnya.

Baca juga: Work From Bali Disebut Jadi Pemicu Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Kata Sandiaga Uno

Terkait pelaksanaan Munas Kadin, Ramadhan berharap, kegiatan atau acara apa saja yang berpotensi mengundang kerumunan atau orang banyak harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Dan inilah situasi-situasi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita jaga. Bagaimana protokol kesehatan diharus laksanakan dengan baik," tambah Ramadhan.