Anggaran Tersedia Sejak Januari, Pemkot Tegal Belum Juga Beli Alat PCR, Sekda: Kami Sedang Cari

TEGAL, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota Tegal segera membeli alat Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mempercepat hasil diagnosa pasien terindikasi Covid-19.

Pasalnya, meski anggaran sudah tersedia sejak Januari 2021 sebesar Rp 5,8 miliar dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 57 miliar, namun sampai sekarang pembelian alat PCR tak kunjung terealisasi.

"Dinas Kesehatan sempat memaparkan butuh alat PCR. Bahkan menyatakan sudah menyiapkan ruangnya, sehingga Badan Anggaran setuju. Namun sampai hari ini belum beli alatnya," kata Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, ditemui di ruang kerjanya usai Rapat Kerja Badan Anggaran bersama Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (22/6/2021).

Baca juga: Pegawai Pemprov Jateng Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas, Diminta Optimalkan Teknologi Saat Bertugas

Disampaikan Kusnendro, anggaran pembelian PCR sudah digodok sejak November 2020 setelah Dinas Kesehatan menyampaikan kebutuhan pembelian alat PCR saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 disetujui total Rp 57.005.062.600 miliar dibagi untuk dua kegiatan penanganan Covid-19.

Rinciannya Rp 37.789.422.700 untuk dukungan belanja kesehatan di dalamnya untuk pembelian alat PCR. Kemudian Rp 19.215.639.900 untuk pemulihan ekonomi daerah.

Menurut Kusnendro, saat anggaran pembelian alat PCR baru saja tersedia waktu itu, sebenarnya bisa langsung dibelanjakan. Pasalnya anggaran tersebut masuk ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

"BTT ini bisa digunakan sewaktu-waktu ketika bencana melanda. Dan belanja tidak terduga peruntukannya bisa untuk bencana kesehatan. Jadi tidak ada proses berbelit-belit bisa langsung dibelanjakan," kata Kusnendro.

Baca juga: Darurat, Ganjar Minta RS di Jateng Perbaiki SOP Pengadaan Oksigen

Namun setelah terlanjur ada perubahan ketentuan dari Peraturan Kementerian Keuangan, anggaran tersebut tidak bisa langsung dibelanjakan dan harus melalui lelang.

Pasalnya, anggaran itu saat ini sudah dimasukan ke dalam anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan.

"Saat seperti sekarang ini membutuhkan kecepatan untuk mengetahui seseorang positif atau negatif. Selama ini kita butuh waktu ke Semarang untuk pemeriksaan, dan waktunya cukup lama. Apalagi kalau di sana penuh," katanya.

Kusnendro juga menyoroti rendahnya serapan anggaran hingga Juni ini baru terserap 26 persen.

Di tengah kasus Covid-19 yang tengah melonjak, ia berharap agar anggaran tersebut bisa dioptimalkan dalam penanganan Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Johardi mengatakan, pihaknya memang masih mencari alat PCR sesuai spesifikasi standar internasional.

"Ini yang sedang kita carikan. Nanti kita lelang. Jadi kendalanya masih di standarisasinya. Nanti kita cari yang terbaik, karena anggarannya juga disesuaikan dengan standar internasional," kata Johardi kepada wartawan.