KILAS DAERAH

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Kompas.com - 23/06/2021, 21:13 WIB
Bupati Wonogiri Joko Sutopo. DOK. Humas Pemkab WonogiriBupati Wonogiri Joko Sutopo.

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, harus ada kebijakan terintegrasi antar daerah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebab, kata dia, apabila masing-masing daerah berdiri sendiri, maka penanganannya tidak akan selesai. Terlebih, metode penularan Covid-19 melalui udara hingga interaksi antarmanusia.

“Kami paham bahwa metode penularan Covid-19 lewat udara, berinteraksi dan bersinggungan. Maka dari itu, muncul aturan pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas sebagai langkah pencegahan. Perlu ada kebijakan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (23/6/2021).

Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyebutkan bahwa apabila integrasi kebijakan tingkat provinsi tidak terpenuhi, minimal dapat dilakukan tindakan di tingkat klaster se-Karesidenan Solo Raya.

Baca juga: 10 Faktor Penghambat Integrasi Nasional

“Oleh karena itu, kalau langkah pencegahan dilakukan sendiri berdiri maka tidak akan selesai. Contoh, lagu kami campur sari, kabupaten lain memutar dangdut. Begitu pula kabupaten lainnya memutar musik rock,” jelas Jekek.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ia menyarankan agar masing-masing pemerintah daerah (pemda) secara kompak menyekat mobilitas warganya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sebab, mayoritas warga paling jauh bepergian di wilayah tiga atau empat kabupaten. Misal, punya gawe (acara) paling lintas Wonogiri ke Karanganyar atau Sukoharjo,” imbuh Jekek.

Sementara itu, untuk integrasi kebijakan lintas kabupaten, kata dia, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan seluruh kepala daerah.

Baca juga: 77 Persen Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel Warga Lansia dengan Komorbid

Salah satunya, persetujuan terkait koordinator agar nanti bisa ditentukan pengurusnya. Hal ini, mengingat semua pihak memiliki semangat yang sama dalam menekan jumlah penambahan kasus positif Covid-19.

“Untuk itu, diperlukan gagasan cemerlang agar pemutusan mata rantai penularan dan penekanan jumlah kasus positif Covid-19 bisa berjalan efektif serta efisien,” ucap orang nomor satu di Wonogiri itu.

Jekek sendiri menggambarkan langkah pemutusan mata rantai penularan Covid-19 sama seperti halnya memimpin orkestra.

“Kalau saya boleh menyampaikan pemikiran pribadi, strategi penanganan ini seperti memimpin orkestra. Seharusnya terpadu dan ada satu dirigen yang menjadi rantai komando agar seluruh wilayah dan ruang publik ini di bawah manajerial dengan tata kelola yang sama,” imbuhnya.

Baca juga: Pentingnya Memakai Masker Dobel untuk Mencegah Penularan Covid-19

Lebih efektif bila dikendalikan gubernur

Terkait kebijakan integrasi, Jekek menyampaikan, harmonisasi tersebyt akan lebih efektif apabila dikendalikan oleh pemerintah provinsi (pemprov) atau gubernur secara langsung.

Pasalnya, sebut dia, apabila dilakukan tanpa ada keseragaman kebijakan, maka upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 tidak akan maksimal.

“Sebagai contoh, kami menutup wisata, melarang hajatan dan kegiatan-kegiatan budaya yang merepresentasikan kegiatan publik Wonogiri. Namun, aturan ini bertolak belakang dengan wilayah lain. Hasilnya, pemutusan mata rantai penularan Covid-19 menjadi tidak efektif,” jelas Jekek.

Ia meyakini, mobilitas warga bisa ditekan dan tingkat interaksi masyarakat diatur apabila kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri diberlakukan serentak selama satu minggu.

Baca juga: Polisi Kaji Wacana Penambahan Lokasi Penyekatan di Jakarta untuk Tekan Mobilitas Warga

Bahkan, ucap Jekek, tingkat migrasi dan mobilitas warga antarwilayah dapat diminimalisasi.

“Namun kenyataan di lapangan sampai saat ini tidak ada kebijakan yang integrasi. Ibaratnya, saya seperti bertanding sendirian sehingga sudah kehabisan jurus,” ujarnya.

Padahal, sambung dia, protokol kesehatan (prokes) sudah digaungkan selama satu tahun empat bulan. Dalam waktu ini, pemerintah mengimbau warga agar taat prokes selama satu tahun lebih.

Tak hanya itu, seluruh media elektronik dan media cetak juga turut menyuarakan informasi tentang Covid-19, cara penanganan, dan dampaknya. Lewat sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat terkonsolidasi dengan baik.

Baca juga: Sosialisasi Covid-19 Pakai Motor, Risma: Supaya Warga Tahu Kita Masih Belum Aman

Namun, fakta riil di lapangan berbanding terbalik. Jekek menemukan, masih ada warga yang nekat menghadiri hajatan meski lokasinya berada di zona merah.

Kondisi itu, sebut dia, terjadi lantaran tidak ada keseragaman kebijakan yang terintegrasi di lingkup provinsi.

“Kami larang warga mengadakan hajatan tetapi daerah lain membolehkan. Ya sudah, akhirnya yang dihadapi adalah pemahaman berbasis kultural. Hal ini tentu bukan hal yang mudah kalau tidak ada ketegasan,” jelas Jekek.

Baca juga: Penebalan PPKM Mikro: Gelar Hajatan Tidak Ada Hidangan Makan di Tempat

Usulkan kebijakan terintegrasi

Saat rapat tingkat provinsi, Jekek mengaku, pihaknya sudah mengusulkan adanya kebijakan terintegrasi dengan pemberlakukan sama minimal di tingkat karesidenan.

“Hal ini, karena mobilitas masyarakat paling jauh empat hingga lima kabupaten. Tetapi setelah kami usulkan belum ada realisasinya sama sekali,” katanya.

Menurut Jekek, jika perlindungan masyarakat merupakan hukum tertinggi maka harus mulai dilakukan penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 secara terintegrasi.

Bentuk integrasi yang dimaksud berupa tingkat kesamaan pada kebijakan manajerial ruang publik, sosial, budaya, dan olahraga.

Baca juga: Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

“Ruang-ruang itu kan merepresentasikan pusat mobilitas warga. Kalau hari ini tidak ada kebijakan terintegrasi, maka harus ada evaluasi skala besar,” imbuh Jekek.

Ia mencontohkan, saat Lebaran, akan terjadi peningkatan mobilitas warga yang tidak bisa diprediksi. Mobilitas tinggi ini akan menuju ruang publik seperti tempat pariwisata.

Jekek mengaku, Pemkab Wonogiri sudah mengumumkan sebelum dan sesudah lebaran seluruh tempat wisata ditutup.

Bahkan, pasca-lebaran pihaknya menambahkan waktu penutupan tempat wisata untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19.

Baca juga: Seorang Pegawai Dinas PUPR Magetan Positif Covid-19, 5 Orang Lainnya Reaktif

“Kami tutup, tetapi wilayah lain buka. Bahkan, salah satu destinasi wisata di kabupaten lain sampai menimbulkan kemacetan dan meledaknya penambahan kasus baru hari ini. Kenaikan kasus ini menjadi fakta yang mengerikan,” demikian Jekek.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Regional
Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar 'Jemput Bola' Vaksinasi Warga

Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar "Jemput Bola" Vaksinasi Warga

Regional
Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Regional
Lewat '1000 Baju Baru', Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Lewat "1000 Baju Baru", Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Regional
Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Regional
Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.