PPKM Medan dan 9 Daerah Lain di Sumut Diperpanjang

Kompas.com - 23/06/2021, 15:56 WIB


MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk 10 daerah di Sumut.

Perpanjangan PPKM mikro ini mulai berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang.

Penerapan PPKM dengan melihat kondisi penyebaran Covid-19 di Sumut yang terus meningkat.

“Instruksi Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM mikro dan pengoptimalan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar melalui keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Adapun 10 daerah yang melaksanakan PPKM mikro tersebut yakni Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, Karo dan Dairi.

PPKM mikro dilaksanakan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari ketua RT/RW, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dan lainnya.

Mekanisme koordinasi dilakukan dengan membentuk posko tingkat desa bagi wilayah yang belum membentuk posko.

Bagi yang sudah, diharapkan untuk mengoptimalkannya.

Selain pengaturan PPKM mikro, Gubernur juga menginstruksikan agar pemerintah kabupaten/kota lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan.

Baca juga: Seorang Remaja Diduga Diperkosa Sopir Taksi Online di Medan

Selain itu, Gubernur juga meminta agar sistem dan manajemen tracing, perbaikan perawatan,  dan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan.

“Tidak hanya itu, bupati dan wali kota juga diminta agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing. Baik itu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, maupun kegiatan yang lain dapat melanggar protokol kesehatan,” kata Irman.

Untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran atau tempat kerja pada zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Kemudian, work from office (WFO) atau bekerja di kantor sebanyak 25 persen.

Selain zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH 50 persen dan WFO persen.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Pemkot Malang Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Pengadaan X-Ray

Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Pemkot Malang Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Pengadaan X-Ray

Regional
Sekeluarga yang Tewas Diracun Dimakamkan di 3 Liang Berbeda

Sekeluarga yang Tewas Diracun Dimakamkan di 3 Liang Berbeda

Regional
Siswa Kelas 2 SD di Malang Dirundung Kakak Kelasnya, Ini Penyebab 'Bullying' Menurut Psikolog

Siswa Kelas 2 SD di Malang Dirundung Kakak Kelasnya, Ini Penyebab "Bullying" Menurut Psikolog

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 28 November 2022

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 28 November 2022

Regional
Diduga Hendak Tawuran di Kota Serang, 41 Pelajar Asal Cikupa Diamankan

Diduga Hendak Tawuran di Kota Serang, 41 Pelajar Asal Cikupa Diamankan

Regional
UMP Jatim 2023 Naik 7,8 Persen, Jadi Rp 2,040 Juta

UMP Jatim 2023 Naik 7,8 Persen, Jadi Rp 2,040 Juta

Regional
4 Pelaku Penyerangan dan Perusakan Masjid Al Markaz Maros Ditangkap, 3 Buron

4 Pelaku Penyerangan dan Perusakan Masjid Al Markaz Maros Ditangkap, 3 Buron

Regional
1.000 Siswa Jalani Imunisasi Polio di Pidie Aceh

1.000 Siswa Jalani Imunisasi Polio di Pidie Aceh

Regional
Tiba di Jayapura, Wapres akan Kunjungi 2 Provinsi Baru di Papua

Tiba di Jayapura, Wapres akan Kunjungi 2 Provinsi Baru di Papua

Regional
Rusun Keuskupan Larantuka Senilai Rp 22,3 Miliar Siap Dihuni

Rusun Keuskupan Larantuka Senilai Rp 22,3 Miliar Siap Dihuni

Regional
IDI Sumbar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang Dibahas DPR

IDI Sumbar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang Dibahas DPR

Regional
Anak Kedua Diduga Bunuh Ayah, Ibu dan Kakaknya di Magelang, Campur Racun ke Minuman Teh dan Kopi

Anak Kedua Diduga Bunuh Ayah, Ibu dan Kakaknya di Magelang, Campur Racun ke Minuman Teh dan Kopi

Regional
Salah Gunakan Narkoba, 7 Polisi di Babel Dipecat dengan Tidak Hormat

Salah Gunakan Narkoba, 7 Polisi di Babel Dipecat dengan Tidak Hormat

Regional
UMP Sulut 2023 Naik Jadi Rp Rp 3.485.000, Gubernur Minta Pengusaha Ikuti Ketetapan

UMP Sulut 2023 Naik Jadi Rp Rp 3.485.000, Gubernur Minta Pengusaha Ikuti Ketetapan

Regional
Ganjar Ungkapkan Tak Disukai Teman karena Minta Mereka Mengurus Izin Tambang Galian C

Ganjar Ungkapkan Tak Disukai Teman karena Minta Mereka Mengurus Izin Tambang Galian C

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.