Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Bupati Jember Bingung Cari Jawaban

Kompas.com - 23/06/2021, 11:15 WIB
Bupati Jember Hendy Siswanto  saat ditemui di DPRD Jember  Kompas.com/Bagus SupriadiBupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui di DPRD Jember

JEMBER, KOMPAS.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana Covid-19 Pemkab Jember sebesar Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan membuat Bupati Jember Hendy Siswanto kebingungan.

Sebab, sampai sekarang masih belum menemukan cara untuk memberikan jawaban.

“Rp 107 miliar ini membuat saya sangat sedih. Terus terang saja, bagaimana cara menyelesaikan, kami masih belum melihatnya,” kata Hendy usai rapat paripurna di DPRD Jember, Selasa (22/6/2021).

Untuk itu, dia meminta agar para pejabat yang bertanggung jawab dengan anggaran tersebut segera mencari solusinya.

Baca juga: Dana Covid-19 Rp 107 M Dinilai Janggal, Ini Kata Para Pejabat Jember

Sebab, pertanggungjawaban dana itu bukan pada dirinya, melainkan kebijakan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya.

“Satu bulan sudah terlewati, kami masih bingung apa untuk memberikan jawaban LHP BPK,” terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hendy menilai, pertanggungjawaban dana tersebut cukup sulit.

Sebab, dia menduga ada pekerjaan yang dilakukan melebihi tahun anggaran 31 Desember 2020, yakni pekerjaan pada Januari 2021.

Dana tersebut ada yang dikeluarkan sebelum tahun anggaran 2020.

Namun, ada juga transaksi setelah tahun angggaran habis.

“Tapi yang jelas, ada transaksi di luar 31 Desember 2020,” ungkap dia.

Bila dana itu dikeluarkan melewati tahun 2020, Hendy mengaku tidak bisa menerima pertanggungjawabannya. Sebab, setelah tahun 2020, tidak ada transaksi lagi.

Dia juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan data terkait pekerjaan apa saja yang digunakan dengan dana Rp 107 miliar itu. Akhirnya, dia hanya membaca laporan dari BPK.

“Barangnya seperti apa, kami belum tahu. Uangnya katanya sudah dibayarkan pada pihak ketiga, tapi tidak ada SPJ-nya. Kami minta SPJ-nya, tidak diberikan,” papar dia.

Dia menambahkan, ada 33 pejabat yang dipanggil oleh BPK. Namun, yang bertanggung jawab dengan dana Rp 107 miliar itu antara 9 sampai 10 orang.

Hendy mengatakan, laporan pertanggungjawaban terkait dana tersebut sudah selesai. Dia hanya mengantarkan dan menyerahkan pada BPK.

“Yang melengkapi dokumen bukan saya, teman-teman. Saya hanya mengantarkan saja. Setelah itu, silakan BPK menilai,” ujar dia.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta agar BPK melakukan audit investigasi terkait dengan temuan tersebut.

Menurut dia, pimpinan DPRD Jember setuju untuk mengirimkan surat permintaan audit investigasi pada pada BPK.

“Pimpinan sudah sepakat semua, kami sudah kirimkan surat permintaan audit ke BPK secara resmi,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Pemkab Jember sebanyak Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jumlah tersebut merupakan dana BTT Covid-19 yang dianggarkan dari total Rp 479 miliar pada tahun 2020.

Baca juga: Temuan BPK, Dana Covid-19 Pemkab Jember Senilai Rp 107 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Dana tersebut dikeluarkan pada masa bupati sebelumnya, yakni Faida. Dana BTT Covid-19 Rp 479 miliar, sebanyak Rp 220 miliar sudah dibelanjakan.

Realisasi BTT sebesar Rp 220 miliar tersebut sudah keluar dari rekening kas daerah.

Rinciannya, sebanyak Rp 74 miliar ada surat pertanggungjawabannya.

Adapun Rp 107 miliar dana yang keluar tidak ada surat pertanggungjawabannya.

“Artinya Rp 107 miliar keluar, sampai dengan deadline 31 Desember 2021 tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Daop 4 Kembali Operasikan 2 KA Lokal, Penumpang Wajib Vaksin Dosis Pertama

KAI Daop 4 Kembali Operasikan 2 KA Lokal, Penumpang Wajib Vaksin Dosis Pertama

Regional
Senangnya Warga Cilacap Dapat Kaus dari Jokowi

Senangnya Warga Cilacap Dapat Kaus dari Jokowi

Regional
Kasus Perusakan Batu Nisan di Pemakaman Muslim Sukoharjo Berakhir Damai

Kasus Perusakan Batu Nisan di Pemakaman Muslim Sukoharjo Berakhir Damai

Regional
Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah, Disdik Blora Terapkan Kebijakan Tes Antigen Acak kepada Siswa dan Guru

Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah, Disdik Blora Terapkan Kebijakan Tes Antigen Acak kepada Siswa dan Guru

Regional
Kabel Laut Sumatera - Bangka Akan Terhubung, Ini Beragam Manfaatnya

Kabel Laut Sumatera - Bangka Akan Terhubung, Ini Beragam Manfaatnya

Regional
Pemkab Ciamis Bagikan 1.000 Sertifikat Tanah Gratis

Pemkab Ciamis Bagikan 1.000 Sertifikat Tanah Gratis

Regional
Sempat Mengapung Pakai Jeriken dan Tenggelam, Syahrul Ditemukan Tewas Sehari Kemudian

Sempat Mengapung Pakai Jeriken dan Tenggelam, Syahrul Ditemukan Tewas Sehari Kemudian

Regional
Sekda Kalsel Ungkap 5 SKPD Lamban Selesaikan Aduan Masyarakat

Sekda Kalsel Ungkap 5 SKPD Lamban Selesaikan Aduan Masyarakat

Regional
Situasi di Kiwirok Tidak Kondusif, Kapolda Papua: Kalau Warga Ingin Dievakuasi, Kita Evakuasi

Situasi di Kiwirok Tidak Kondusif, Kapolda Papua: Kalau Warga Ingin Dievakuasi, Kita Evakuasi

Regional
Kabupaten Sumba Timur Masuk PPKM Level 3 di Inmendagri, Bupati: Diberi Kesempatan Terapkan Level 2, tapi...

Kabupaten Sumba Timur Masuk PPKM Level 3 di Inmendagri, Bupati: Diberi Kesempatan Terapkan Level 2, tapi...

Regional
Pesan Mesra Berujung Prahara, Selingkuhan Istri Dilabrak Suami, lalu Dianiaya secara Sadis

Pesan Mesra Berujung Prahara, Selingkuhan Istri Dilabrak Suami, lalu Dianiaya secara Sadis

Regional
Muncul Klaster Sekolah di Jateng, Wonogiri Belum Pastikan Gelar PTM Terbatas

Muncul Klaster Sekolah di Jateng, Wonogiri Belum Pastikan Gelar PTM Terbatas

Regional
Penyerang Ustaz Abu Syahid Chaniago di Batam Diduga Depresi

Penyerang Ustaz Abu Syahid Chaniago di Batam Diduga Depresi

Regional
Terlibat Kasus Narkotika, Tiga Peracik Tembakau Sintetis Ditangkap di Bandung

Terlibat Kasus Narkotika, Tiga Peracik Tembakau Sintetis Ditangkap di Bandung

Regional
Ini Penyebab Kura-kura Leher Ular Rote Asal NTT Bisa Sampai ke Luar Negeri

Ini Penyebab Kura-kura Leher Ular Rote Asal NTT Bisa Sampai ke Luar Negeri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.