Soal Wacana PSBB atau Lockdown Regional, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown regional menyusul kian melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).

"Pada dasarnya kami akan ikuti arahan pemerintah pusat asal kesiapan PSBB harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa melakukan Work from Home (WFH). Kami dari Jabar anggaran sudah tidak ada," kata Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Jadi, menurut Emil, PSBB di Jabar bisa diterapkan jika ada kepastian dukungan logistik dari pemerintah pusat.

"Jadi kalau pun (PSBB) ada, kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap baru kami terapkan di Jabar," kata dia.

Baca juga: Ridwan Kamil: Varian Delta Sudah Masuk Jabar, Muncul di Karawang dan Depok

"Sebenarnya sudah tidak ada istilah lockdown, saya bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu disepakati namanya PSBB," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Hermawan, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah.

Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas.

"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," ujarnya.