Warga Karantina Berteriak dan Orasi, Keluhkan 4 Toilet untuk 100 Orang hingga Air Mati

KOMPAS.com - Warga karantina di Gedung BPWS Bangkalan memrotes kelayakan tempat yang digunakan untuk isolasi terpusat.

Tuntutan di antaranya adalah air dan pendingin ruangan mati, hingga jumlah toilet yang tidak sepadan dengan jumlah warga karantina.

Aksi tersebut direkam dalam sebuah video berdurasi sekitar 7 menit dan viral di media sosial.

Seorang tenaga kesehatan yang kerap berjaga di lokasi karantina, Retno membenarkan adanya video itu.

Namun Retno yang sempat menjadi penanggung jawab di tempat karantina tersebut mengatakan dirinya tidak berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

"Iya katanya, tapi saya pas enggak ada di sana, saya sekarang banyak off, ditugaskan hal lain, di sana soalnya sudah di handle Pemprov," jawab dia melalui pesan WhatsApp, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Viral, Video Warga Karantina BPWS Bangkalan Berorasi, Desak Petugas Tanda Tangan dan Mengancam Pulang

Berteriak dan berorasi di depan petugas

Seperti aksi demonstrasi, seorang warga berorasi membacakan tuntutan yang tertulis dalam secarik kertas.

Sejumlah warga lain terlihat berada di belakang orator tersebut.

Pria berkopiah warna putih dan bersarung itu berteriak lantang di hadapan petugas TNI dan petugas yang mengenakan alat pelindung diri (APD).

Dia lalu membacakan 10 tuntutan warga karantina di lokasi itu.

Baca juga: Jadwal, Lokasi, dan Syarat Pendaftaran Vaksin Covid-19 Gratis di Surabaya

Shutterstock Ilustrasi viral

Tuntutan pertama, warga karantina mengeluhkan air di toilet atas sisi utara yang disebut tidak pernah mengalir.

Kedua, tempat suci untuk melaksanakan shalat berjemaah tidak tersedia.

Poin ketiga, mereka meminta agar kendaraan bermotor yang ada di Surabaya dibawa ke tempat karantina agar tidak rusak.

Keempat, pendingin ruangan (AC) di lantai dua sisi utara tidak menyala.

Kelima, dia mempertanyakan bagaimana prosedur dan hak-hak warga yang dikarantina berstatus OTG (orang tanpa gejala) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tuntutan selanjutnya, pria itu meminta hasil tertulis per lembar, hasil tracing (penelusuran) awal dan hasil tes PCR, baik yang terjaring penyekatan di pos petapan akses Suramadu (Bangkalan) arah Surabaya maupun pos Suramadu arah Madura untuk kepentingan laporan ke tempat kerja masing-masing.

Baca juga: Pemkab Bangkalan Keluarkan Kebijakan SIKM bagi Pelintas Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal

Poin ketujuh, dia menanyakan kapan hasil tes swab PCR dan rapid antigen bisa keluar sehingga diketahui warga karantina.

Kedelapan, dia meminta petugas memberi edukasi tentang tahapan karantina.

Kesembilan, dia meminta santunan penuh untuk keluarga di rumah karena mereka adalah tulang punggung keluarga.

Terakhir, warga karantina meminta pakaian layak serta kebutuhan kesehatan wanita seperti pembalut dan lain-lain.

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi: Surabaya Harus Hijau dan Sehat, Kabupaten Bangkalan Juga...

FREEPIK/LIFEFORSTOCK Ilustrasi kamar mandi.

Selain 10 tuntutan tersebut, dia juga menceritakan kondisi toilet yang tidak layak.

Sebab empat toilet yang tersedia digunakan untuk 100 orang warga.

Bahkan mereka harus menggunakan WC sebagai kamar mandi.

Ia juga menambahkan, alangkah baiknya jika warga karantina yang berasal dari luar kabupaten untuk dikembalikan ke daerah asalnya.

Mereka pun mengancam tidak mau dites PCR lagi jika hasil tes pertama saat penyekatan belum keluar.

“Petugas juga memaksa warga karantina untuk didata ulang karena data sebelumnya dikatakan telah ketlisut (hilang),” tuturnya.

Baca juga: 2 Pria Berkejaran dan Saling Bacok di Halaman Gereja, 1 Tewas dan 1 Luka Parah, Umat Lari Berhamburan

Minta petugas tanda tangan dan mengancam pulang

Dalam video, terlihat pria itu juga meminta petugas menandatangani surat.

Namun dia tidak ingin petugas TNI yang menandatanganinya.

"Jangan Bapak TNI, karena TNI adalah sahabat kami, bapak TNI adalah yang kita cinta. Monggo bapak ibu yang cantik dan ganteng," ucap pria itu.

Mereka juga mengancam pulang jika tuntutan tidak direspons dalam dua hari.

"Kami meminta ada tanggapan dari pihak terkait, 1 x 24 jam selambat-lambatnya 2 x 24 jam. Kami akan tertib tetapi apabila 10 tuntutan kami dalam 2 x 24 jam tidak ada respons, kami pulang,” tegasnya.

Terakhir, permintaannya ialah memohon kepala daerah atau DPRD menjenguk warganya yang dikarantina.

(KOMPAS.com/ Kontributor Surabaya, Muchlis)