"Penyekatan di Jembatan Suramadu Bukan Diskriminasi..."

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat Madura membantah tudingan diskriminasi terkait kegiatan penyekatan yang dilakukan di Jembatan Suramadu sejak beberapa hari terakhir.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan KH Fathur Rozi Zubair mengatakan, penyekatan itu dilakukan di kedua sisi, bukan di sisi Kabupaten Bangkalan saja.

"Penyekatan di Suramadu bukan diskriminasi, karena penyekatan di dua sisi, yang diperiksa tidak hanya warga Madura yang akan ke Surabaya, tapi juga warga Surabaya yang akan ke Madura," kata Fathur Rozi melalui sambungan telepon, Jumat (18/6/2021).

Menurutnya, tes antigen yang dilakukan di pos penyekatan Jembatan Suramadu merupakan bentuk ikhtiar untuk menekan penyebaran Covid-19. 

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi: Surabaya Harus Hijau dan Sehat, Kabupaten Bangkalan Juga...

Hal itu dilakukan karena peningkatan kasus Covid-19 di Bangkalan dan sejumlah daerah lain beberapa hari terakhir.

"Dalam ajaran Islam, mencegah kemudaratan yang lebih besar itu wajib dilakukan," jelasnya.

Ia pun meminta warga Jatim, khususnya Madura, untuk menaati dan medukung langkah pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.

Warga, kata dia, juga harus menjalani hidup sehat dan menaati protokol kesehatan Covid-19.

Hal senada juga dikatakan Kelompok Madura Asli (Madas).

Sekretaris Jenderal Madas Sulaiman Darwin mengatakan, penyekatan merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga Madura.

"Saya tegaskan bahwa penyekatan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada warga Madura, bukan berarti diskriminasi. Mari kita dukung rencana baik pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Ribuan Warga Bertahan di Pengungsian, Bupati Maluku Tengah: Imbauan Menjauhi Pesisir Sudah Dicabut

Sebelumnya, kelompok warga Madura sempat mengancam akan menggelar aksi karena menyebut penyekatan sebagai langkah yang diskriminatif terhadap warga Madura.

Namun, aksi tersebut batal digelar.