Izin Tambang Diambil Alih Pusat, Sumsel Minta UU Cipta Kerja Direvisi

Kompas.com - 14/06/2021, 18:08 WIB
Dari kiri, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri dan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Najib saat berada di Palembang, Senin (14/6/2021). KOMPAS.com/AJI YK PUTRADari kiri, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri dan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Najib saat berada di Palembang, Senin (14/6/2021).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Najib meminta agar Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah pusat pada 2 November 2020 agar segera direvisi lantaran banyak menimbulkan kerugian daerah. 

Hal itu diungkapkan Najib dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri di Palembang, Sumatera Selatan,  Senin (14/6/2021). 

Najib mengatakan, Undang-undang Cipta Kerja tak hanya merugikan pemerintah daerah, namun banyak peraturan lain yang ikut bertentangan.

Baca juga: Antisipasi Karhutla di Sumsel, 800 Ton Garam Disemai untuk Bentuk Hujan Buatan

Salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tertera dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral Batubara (Minerba).

Di aturan tersebut, seluruh izin tambang tak lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun telah diambil alih oleh pemerintah pusat. 

"Kami berharap ada dukungan dari DPD untuk menyampaikan aspirasi ini, karena berdampak cukup besar kepada daerah karena ini untuk APBD," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemplang Pajak Minerba Hingga Rp 2 Miliar, 2 Pejabat Eselon IV Lampung Selatan Ditahan

DPD tampung aspirasi Sumsel soal revisi UU Cipta Kerja

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri mengungkapkan, mereka akan melakukan rapat pleno dan paripurna terkait masalah tersebut sehingga mendapatkan solusi.

Meski telah diundangkan, Undang-undang Cipta kerja menurutnya masih bisa dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Aspirasi ini kita tampung dulu, kami  akan usulkan untuk revisi ketimbang mengubah UU yang ada," kata Hasan.

Baca juga: Fakta Penggerebekan Kampung Narkoba di Sumsel, Polisi Terjunkan 154 Personel, 18 Orang Diamankan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Bisa Berjualan Selama PPKM Darurat, PKL di Tegal Kibarkan Bendera Putih

Tak Bisa Berjualan Selama PPKM Darurat, PKL di Tegal Kibarkan Bendera Putih

Regional
Keluarga Ini Berupaya Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Polisi Turun Tangan

Keluarga Ini Berupaya Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Polisi Turun Tangan

Regional
Mobilitas Tinggi Jadi Penyebab Melonjaknya Kematian akibat Covid-19 Selama PPKM Darurat di Madiun

Mobilitas Tinggi Jadi Penyebab Melonjaknya Kematian akibat Covid-19 Selama PPKM Darurat di Madiun

Regional
Stok Vaksin Aman, Dinkes Gunungkidul Kejar Target 4.000 Dosis dalam Sehari

Stok Vaksin Aman, Dinkes Gunungkidul Kejar Target 4.000 Dosis dalam Sehari

Regional
Insentif Tenaga Kesehatan Jember Capai Rp 52 Miliar, Kepala Daerah yang Tak Bayar Terancam Dicopot

Insentif Tenaga Kesehatan Jember Capai Rp 52 Miliar, Kepala Daerah yang Tak Bayar Terancam Dicopot

Regional
Ridwan Kamil: Kasus Covid-19 di Jabar Sudah Melandai, tapi Tak Turun Sepenuhnya

Ridwan Kamil: Kasus Covid-19 di Jabar Sudah Melandai, tapi Tak Turun Sepenuhnya

Regional
Sepekan di Zona Oranye, Kota Ambon Kembali ke Zona Merah Covid-19

Sepekan di Zona Oranye, Kota Ambon Kembali ke Zona Merah Covid-19

Regional
Hendak Menikah, Pemuda di Lombok Kaget Mantan Pacar Datang Minta Dinikahi, Begini Akhirnya

Hendak Menikah, Pemuda di Lombok Kaget Mantan Pacar Datang Minta Dinikahi, Begini Akhirnya

Regional
Angka Kematian Covid-19 di Bantul Capai 890 Kasus, Kebanyakan Tak Dirawat di RS

Angka Kematian Covid-19 di Bantul Capai 890 Kasus, Kebanyakan Tak Dirawat di RS

Regional
Viral, Pemuda di Lombok Nikahi 2 Perempuan Sekaligus, Istri Pertama: Saya Bisa Apa, Namanya Takdir

Viral, Pemuda di Lombok Nikahi 2 Perempuan Sekaligus, Istri Pertama: Saya Bisa Apa, Namanya Takdir

Regional
Pemuda di Lombok Ini Nikahi 2 Perempuan Sekaligus, Begini Kisahnya

Pemuda di Lombok Ini Nikahi 2 Perempuan Sekaligus, Begini Kisahnya

Regional
Bupati Ade Yasin Ungkap Ketersediaan Stok Vaksin di Kabupaten Bogor Menipis

Bupati Ade Yasin Ungkap Ketersediaan Stok Vaksin di Kabupaten Bogor Menipis

Regional
Cinta Nenek Prapti, Menjaga Sang Adik hingga Renta, Sakit dan Tinggal di Kamar Sempit Berdua

Cinta Nenek Prapti, Menjaga Sang Adik hingga Renta, Sakit dan Tinggal di Kamar Sempit Berdua

Regional
Cerita Andik Ditemukan Tewas dengan Tubuh Mengering di Warung Kosong, Diduga Meninggal Lebih dari 10 Hari

Cerita Andik Ditemukan Tewas dengan Tubuh Mengering di Warung Kosong, Diduga Meninggal Lebih dari 10 Hari

Regional
Terharu, Akhirnya Sukadi Tukang Becak Dapat Bantuan Sosial Tunai: Sejak Ganti RT Dibantu, Alhamdulilah...

Terharu, Akhirnya Sukadi Tukang Becak Dapat Bantuan Sosial Tunai: Sejak Ganti RT Dibantu, Alhamdulilah...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X