"Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, Ada Kerusakan Lingkungan"

Kompas.com - 11/06/2021, 06:07 WIB
Penambang rakyat menabur kapur di atas kolam berlapis terpal yang berisi tanah untuk proses penjernihan tanah yang akan diberi air. dok BBC IndonesiaPenambang rakyat menabur kapur di atas kolam berlapis terpal yang berisi tanah untuk proses penjernihan tanah yang akan diberi air.
Editor Rachmawati

'Tambang = penderitaan + kerusakan lingkungan'

Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8.588 izin usaha tambang.

Jumlah itu seluas 93,36 juta hektare atau sekitar empat kali lipat dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Akibatnya, kata koordinator JATAM Merah Johansyah, "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan. Tidak akan pernah bisa berdampingan."

Baca juga: Ada Kekerasan Saat Demo Penolakan Tambang, Kapolres Purworejo Dilaporkan ke Polda Jateng

Merah menjelaskan, penderitaan masyarakat muncul karena pengurus negara telah gagal memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi ketika tambang beroperasi, ditambah terjadinya "kongkalikong" demi kepentingan ekonomi dan politik.

Negara juga kata Merah tidak memberikan ruang veto bagi masyarakat untuk menolak tambang yang diputuskan sepihak dari atas ke bawah.

"Terjadilah konflik dari ujung barat hingga timur Indonesia di wilayah pertambangan karena warga tidak dilibatkan," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Diduga Mencuri, 17 Pekerja Perusahaan Tambang yang Dipimpin Aryo Djojohadikusumo Diamankan

Pemandangan Kecamatan Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe.dok BBC Indonesia Pemandangan Kecamatan Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Sebaliknya, ujar Merah, ketika penolakan warga terjadi, negara menggunakan aparaturnya untuk "meredam".

"Di Sulawesi Selatan, masyarakat yang merobek uang suap dari perusahaan dipenjara. Di Banyuwangi, warga yang menolak dicap PKI. Di Wadas, anak-anak muda yang menolak dicap anarko," katanya.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 JATAM, terjadi 45 konflik pertambangan, yaitu 22 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, delapan kasus kriminalisasi warga yang menolak tambang (korban kriminalisasi 69 orang), dan dua kasus pemutusan hubungan kerja.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 11 konflik. Sehingga, total konflik tambang yang muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 adalah 116 kasus.

Lantas apa solusinya? Sederhana, kata Merah, yaitu moratorium perizinan dan melakukan evaluasi atas izin yang telah diberikan.

Baca juga: Bupati Lebak soal Hutan Sakral Baduy Dirusak Tambang Emas: Ini Ketidakberhasilan Saya

Dirjen Minerba: Lihat pertambangan secara utuh

Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur.AFP Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, meminta masyarakat untuk melihat pertambangan secara utuh, bukan hanya dari sisi negatif yang ditimbulkan namun juga manfaatnya.

"Tahu tidak, hampir semua barang yang kita pegang berasal dari tambang. Dari telepon, komputer, mobil, pesawat, dan lainnya. Jadi yang mengatakan tidak bisa [berdampingan], hemat saya mereka harus melihat secara utuh," kata Ridwan.

Ridwan pun membantah jika kegiatan pertambangan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

"Bumi kita ini cuma satu, mau pecinta lingkungan, mau ahli geologi seperti saya hidup di bumi yang sama, pastilah kita ingin menjaga bumi ini baik-baik," kata Ridwan.

Baca juga: Cerita Warga Penolak Tambang di Purworejo Saat Bentrok dengan Aparat

Menurutnya akan terlalu naif untuk berharap agar pertambangan tidak mengubah lingkungan.

"Yang kita pertahankan itu fungsi ekologisnya, selama tidak rusak masalahnya apa? Jangan sampai karena adanya patahan seperti di Dairi atau pulau kecil di Sangihe, kita jadi tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang ada," katanya.

Pemerintah, kata Ridwan, terus melakukan perbaikan dengan membuat regulasi yang berpihak pada lingkungan, dan melakukan pembenahan terhadap pertambangan tanpa izin.

"Bahkan bisa dikenakan pidana jika [perusahaan tambang] tidak melakukan sesuai ketentuan," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkejut Anaknya Gigit Wafer Pemberian Bercampur Potongan Silet, Orangtua Lapor Polisi

Terkejut Anaknya Gigit Wafer Pemberian Bercampur Potongan Silet, Orangtua Lapor Polisi

Regional
Polemik Sumbangan Rp 2 Triliun dari Anak Akidi Tio hingga Polisi Beda Pernyataan

Polemik Sumbangan Rp 2 Triliun dari Anak Akidi Tio hingga Polisi Beda Pernyataan

Regional
Sekolah yang Nekat Gelar Tatap Muka Akan Dibubarkan dan Diberi Sanksi

Sekolah yang Nekat Gelar Tatap Muka Akan Dibubarkan dan Diberi Sanksi

Regional
Masuk ke Indonesia Melalui 'Jalur Tikus', Warga Timor Leste Diamankan

Masuk ke Indonesia Melalui "Jalur Tikus", Warga Timor Leste Diamankan

Regional
Jaya di Olimpiade, Greysia/Apriyani Dapat Hadiah di Kampung Halamannya

Jaya di Olimpiade, Greysia/Apriyani Dapat Hadiah di Kampung Halamannya

Regional
Pembunuh Plt Kepala BPBD Merangin Terancam Hukuman Seumur Hidup

Pembunuh Plt Kepala BPBD Merangin Terancam Hukuman Seumur Hidup

Regional
Sosok Apriyani Rahayu di Mata Teman Sesama Atlet Bulu Tangkis Sultra

Sosok Apriyani Rahayu di Mata Teman Sesama Atlet Bulu Tangkis Sultra

Regional
Didenda Rp 10 Juta Usai Warungnya Jadi Lokasi Pernikahan, Dendik: Kalau Tidak Kuat Bayar, Saya Dikurung Saja

Didenda Rp 10 Juta Usai Warungnya Jadi Lokasi Pernikahan, Dendik: Kalau Tidak Kuat Bayar, Saya Dikurung Saja

Regional
Rumah Kalapas Kotapinang Dibakar oleh Napi dan Pegawainya Sendiri

Rumah Kalapas Kotapinang Dibakar oleh Napi dan Pegawainya Sendiri

Regional
Baru Dilantik, 36 Pejabat Pemkot Solo Diminta Rajin Blusukan dan Aktif di Medsos

Baru Dilantik, 36 Pejabat Pemkot Solo Diminta Rajin Blusukan dan Aktif di Medsos

Regional
Bukan Tersangka, Anak dan Menantu Akidi Tio Hanya Wajib Lapor

Bukan Tersangka, Anak dan Menantu Akidi Tio Hanya Wajib Lapor

Regional
Dinkes Jateng Klaim Tingkat Kematian di Tempat Isolasi Terpusat Tak Sampai 5 Persen

Dinkes Jateng Klaim Tingkat Kematian di Tempat Isolasi Terpusat Tak Sampai 5 Persen

Regional
[POPULER NUSANTARA] Catatan Emas Greysia Polii/Apriyani Rahayu | Polemik Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio

[POPULER NUSANTARA] Catatan Emas Greysia Polii/Apriyani Rahayu | Polemik Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio

Regional
Demokrat Jateng Laporkan Unggahan Wamendes di Media Sosial ke Polisi

Demokrat Jateng Laporkan Unggahan Wamendes di Media Sosial ke Polisi

Regional
Momen Sandiaga Uno Video Call dengan Penjual Cilok Berjas: Halo Bapak Pejabat!

Momen Sandiaga Uno Video Call dengan Penjual Cilok Berjas: Halo Bapak Pejabat!

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X