ASN Kepri yang Menolak Vaksinasi Akan Dipotong Tunjangannya

BATAM, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengeluarkan surat edaran terkait vaksinasi.

Surat edaran ini ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang enggan menjalani vaksinasi.

Dalam surat tersebut, Ansar mengancam ASN yang menolak atau menunda vaksinasi akan mendapat sanksi berupa pemotongan tunjangan.

Baca juga: Jumlah Kematian Akibat Covid-19 di Kepri Naik, Tembus 419 Kasus

Ansar mengatakan, apa yang dilakukannya ini merupakan sikap tegas dalam mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi.

"ASN merupakan ujung tombak pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat. Jadi jika ada yang enggan divaksin, tindakan tegasnya pemotongan tunjangan," kata Ansar melalui keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Ansar membenarkan bahwa dirinya telah mengeluarkan surat edaran tentang wajib vaksinasi bagi ASN.

"Tidak saja PNS, bagi THL di provinsi, semua kabupaten kota, yang tidak mau divaksin, maka honornya tidak dibayarkan," kata Ansar.

Baca juga: Misteri Wanita Hamil 7 Bulan Terkubur, Suami Sempat Membuat Lubang Septic Tank

Gubernur Kepri bersama Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman dan Komandan Korem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu melakukan pemantauan vaksinasi di Karimun.

Gubernur, Kapolda dan Danrem juga melakukan video conference pelaksanaan vaksinasi serentak di 13 titik.

Aktivitas itu dilanjutkan dengan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal dan lokasi karantina terpadu.

Kepri urutan ketiga

Ansar mengatakan, apabila dilihat dari rata-rata nasional, Kepri berada di urutan ketiga percepatan vaksinasi setelah DKI Jakarta dan Bali.

Sebab Kepri adalah salah satu destinasi utama wisata.

Ansar yakin saat nantinya vaksinasi mencapai 70 persen dari jumlah penduduk, maka kemungkinan resistansi untuk membuka kawasan pariwisata akan semakin kecil.

"Meski akan diawali dengan kawasan-kawasan yang aman terlebih dulu seperti Bintan Resort dan Nongsa Point Marina" ujar Ansar.

Ansar mengapresiasi semua pihak terkait yang mendukung percepatan vaksinasi.

"Alhamdulillah seperti di Polres Karimun ini, walaupun vaksinasi di Polres, namun pesertanya dari masyarakat umum. Jadi ini adalah kerja sama dan sinergitas yang perlu kita dorong terus" kata Ansar.

Ansar mengingatkan bahwa setelah divaksin, semua tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan patuh.

Menurut Ansar, pemerintah akan terus melakukan upaya tracing dan testing agar dapat menyasar masyarakat yang terpapar Covid-19, baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala.