Rencana Tambang Emas di Sangihe dan Benteng Terakhir Burung Niu yang Dianggap Punah Seabad Lalu Halaman 5

Kompas.com - 10/06/2021, 06:07 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Pemandangan Kecamatan Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe.(dok BBC Indonesia)

Seriwang sangihe, atau yang disebut masyarakat lokal sebagai manu' niu, adalah burung yang hanya ada di Pulau Sangihe.

Gunung Sahendaruman yang terletak di selatan Pulau Sangihe, masuk dalam wilayah izin tambang emas.

Anius Dadoali, yang biasa dipanggil Bu Niu adalah warga lokal yang menemukan seriwang sangihe tahun 1998.

Bu Niu bersama Ganjar Cahyo Aprianto, peneliti dari organisasi konservasi Burung Indonesia sedang mengamati seriwang sangihe di Gunung Sahendaruman, Pulau Sangine.

Sekitar 30 warga berkumpul di Kantor Kapitalaung Kampung Bowon, Pulau Sangihe, menyatakan penolakannya atas TMS.

Ibu rumah tangga yang tinggal di Kampung Bowone Elbi Pieter menolak kehadiran tambang emas.

Seorang warga menarik dua karung tanah dari lubang sedalam 12 meter di pertambangan emas tanpa izin di Bowone.

Seorang warga memecahkan bebatuan di pertambangan emas tanpa izin di Bowone, Kepulauan Sangihe.

Penambang rakyat menabur kapur di atas kolam berlapis terpal yang berisi tanah untuk proses penjernihan tanah yang akan diberi air.

Gambar udara lokasi pertambangan tanpa izin di Kampung Bowone, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Juru bicara gerakan Save Sangihe Island, Samsared Barahama.

Sumber BBC Indonesia

Mengapa tambang ditolak?

Juru bicara gerakan Save Sangihe Island, Samsared Barahama, mengatakan terdapat beberapa alasan rencana eksploitasi emas oleh TMS di Sangihe harus ditolak.

Pertama, wilayah izin produksi yang diberikan sebesar 42 ribu hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe yang dihuni lebih dari 131 ribu jiwa.

Menurut Samsared, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) menegaskan pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau kecil yang dilarang ditambang.

"Pulau Sangihe hanya berukuran 736 kilometer persegi sehingga dalam UU itu tidak layak ditambang," kata Samsared.

Kedua, Pulau Sangihe merupakan kawasan rawan gempa bumi karena berada di atas dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, dan dua lempeng kecil, yakni lempeng Sangihe dan lempeng Laut Maluku.

Ditambah lagi, adanya tiga gunung api aktif yang menyebabkan daerah ini rawan bencana.

dok BBC Indonesia Penambang rakyat menabur kapur di atas kolam berlapis terpal yang berisi tanah untuk proses penjernihan tanah yang akan diberi air.

"Tempat pembuangan limbah berpotensi bocor dan mencemari lingkungan karena dibangun di atas tanah rawan gempa dan erupsi gunung api," kata Samsared.

Ketiga, aktivitas pertambangan akan merusak kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman yang menjadi habitat satwa endemik Pulau Sangihe dan juga sumber mata air bagi masyarakat.

Keempat, proses penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan tidak melibatkan masyarakat Sangihe, khususnya di wilayah lingkar tambang.

"Masyarakat baru mendengar izin lingkungan telah keluar saat TMS melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk pembebasan lahan. Pertanyannya, kapan dan melibatkan siapa AMDAL itu saat dibuat? Bagaimana hasilnya dan mengapa tertutup?" katanya.

Samsared mengatakan, kini masyarakat lingkar tambang telah menyatukan suara untuk tidak menjual lahannya dan menolak kehadiran TMS.

"Di Kampung Bowone, 90% lebih sudah menandatangani pernyataan penolakan. Kami mendorong Bapak Presiden untuk mencabut izin lingkungan dari provinsi dan IUP yang diterbitkan Kementerian ESDM," katanya.

Perusahaan TMS: 'Terjadi politisasi isu'

dok BBC Indonesia Gambar udara lokasi pertambangan tanpa izin di Kampung Bowone, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Manager Tambang Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) Bob Priyo Husodo memiliki pandangan berbeda terkait penolakan warga dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkan jika perusahaan beroperasi.

"Situasi di desa kami [lingkar tambang] aman sebenarnya, itu ada yang mempolitisir. Tapi sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendekati satu per satu [warga] untuk pembebasan lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir," kata Bob saat dihubungi BBC Indonesia.

Bob juga membantah jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengurusan izin lingkungan.

"Yang protes itu masyarakat pendatang, jadi masyarakat desa kami undang, ada saksinya dari warga hingga aparatur desa. Kita clear, mereka mendukung," katanya.

Bob mengakui ada warga lingkar tambang di Bowone dan Patimbas yang masih ragu dan menolak, tapi mayoritas dari mereka mendukung aktivitas tambang.

"Lalu, yang perlu ditekankan, luasnya bukan 42 ribu, tapi hanya 65,48 hektare [yang rencananya digunakan untuk pertambangan]. Jadi tidak akan mengganggu dan berdampak seperti yang disebut-sebut. Kami menilai ada politisasi di sini," ujar Bob.

Perihal luas lahan konsesi 42.000 hektare dalam kontrak karya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, menjelaskan hal senada.

Menurut Ridwan, wilayah kontrak karya seluas 42.000 hektare adalah luas eksplorasi potensi emas dan merupakan wilayah izin usaha yang akan mengecil seiring dilakukannya studi kelayakan dan kandungan mineral di dalamnya.

"Misalnya dari luas wilayah 100 hektare kemudian diteliti dan tinggal misalnya 25 hektare, di situ kerjanya, jadi akan ada pertimbangan-pertimbangan teknis," kata Ridwan.

Sebaliknya, wilayah pertambangan juga bisa meluas dari 65,48 hektare jika ditemukan potensi kandungan mineral di dalam wilayah izin 42.000 hektare tersebut selama 33 tahun mendatang.