TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Para pedagang sembilan bahan pokok (sembako) di beberapa Pasar Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku kecewa dan menolak rencana pemerintah pusat untuk menerapkan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) Sembako.
Mereka menilai pemerintah sangat terlalu menekan rakyat kecil di masa pandemi sekarang karena jika diberlakukan PPN imbasnya pada kenaikan harga jual.
"Sangat terlalu, sekarang belum ada pajak juga jualan sangat sepi di masa pandemi, apalagi kalau nanti ada pajaknya, otomatis harganya akan semakin mahal. Terus gak adil juga karena saya dapat informasi justru hasil pertambangan pajaknya malah dihilangkan," jelas Titin (56), salah seorang pedagang sembako di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Rabu (09/06/2021).
Baca soal rencana pajak sembako Sembako Bakal Kena Pajak, Kemenkeu: Kami Tak Akan Membabi Buta
Titin pun bersama rekan-rekannya baru mengetahui ada rencana pemerintah terkait penerapan pajak sembako tersebut.
Dirinya mengaku baru era pemerintahan sekarang yang semena-mena akan membebankan untuk menutupi utang negara langsung kepada rakyat kecil.
"Saya yang bodoh, ini karena Negara banyak utang di era sekarang. Eh, malah tanggungjawabnya mau dibebankan kepada rakyat kecil seperti kami pedagang secara langsung," tambahnya.
Janji pemerintah jika ada pajak sembako Sembako Kena PPN, Pemerintah Janji Perkuat Bansos
Hal sama diungkapkan, Tata (48), salahseorang pedagang sayur mayur di pasar sama. Menurutnya, jika penerapan pajak sembako ini diterapkan tentunya akan berimbas kepada para pedagang kecil.
Mereka akan kesulitan menjual dagangannya karena pastinya harga akan naik jika PPN Sembako telah ditetapkan.
Dirinya berharap pemerintah benar-benar mengkaji ulang rencana penerapan PPN Sembako ini.
"Jadi justru malah menguntungkan pengusaha besar kalau seperti ini. Hasil tambang pajaknya dihilangkan, eh rakyat kecil malah dimintai pajak PPN lagi," tambah Tata.
Baca juga sembako yang kena pajak: Simak, Ini Daftar Sembako yang akan Dikenakan PPN
Kodir (58), salahsatu pedagang telur emperan di pasar sama sangat menolak sekali rencana pemerintah terkait penerapan PPN Sembako.
Dirinya sangat membayangkan jika nantinya para petani penghasil telur dikenai PPN akan berimbas pada meningkatnya harga telur.
"Gak kebayang kalau benar diterapkan. Aneh, maksudnya ini apa pemerintah sekarang. Kok rakyat kecil malah dibebani," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (Hippatas) Ahmad Jahid, mengaku belum bisa berkomentar saat dimintai wawancara oleh Kompas.com lewat pesan WhatsApp mengenai isu viral nasib para pedagang di Indonesia tersebut.
"Punteun sementawis teu acan tiasa komen (rencana penerapan PPN Sembako)..Masih nuju kurang sehat (maaf sementara tidak bisa komentar..masih kurang sehat)," singkat Jahid.