12 Perusahaan Pemegang Konsesi di Ketapang Diduga Langgar Komitmen Restorasi Gambut

Kompas.com - 04/06/2021, 12:02 WIB
Salah satu areal lahan perusahaan pemegang konsesi yang diduga tidak melakukan restorasi gambut. dok Walhi KalbarSalah satu areal lahan perusahaan pemegang konsesi yang diduga tidak melakukan restorasi gambut.

KETAPANG, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkapkan, sebanyak 12 perusahaan pemegang konsesi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga melanggar komitmen restorasi gambut.

Perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pemulihan atau restorasi fungsi ekosistem gambut pasca-kebakaran lahan yang terjadi di area konsesi.

“Berdasarkan kajian di lapangan, kami menemukan masih ada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang tidak melakukan restorasi gambut. Setidaknya ada 12 perusahaan,” Direktur Walhi Kalbar Nikodemus Ale melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Kondisi di Muaro Jambi, Kebakaran Lahan Gambut Mulai Terjadi Jelang Musim Panas

Niko menjelaskan, sebanyak 12 perusahaan tersebut terdiri dari 7 pemegang izin perkebunan sawit, 4 perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 1 perusahaan pemegang IUPHHK Hutan Alam (HA).

“Kami melakukan penelitian di 500 titik kebakaran lahan. Dari situ, kami melihat ada beberapa perusahaan yang masih terjadi kebakaran,” ujar Niko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, lanjut Ale, perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan fungsi gambut sebagaimana ditegaskan dalam Permen LHK P.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.

“Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang masih abai terhadap mandat tersebut,” tegas Niko.

Bila kewajiban pemulihan tidak dilakukan penanggungjawab usaha, tegas Niko, pemerintah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekologi gambut dengan biaya ditanggung penanggung jawab usaha.

“Pemerintah daerah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan mandat restorasi sebagai bagian dari langkah mendukung kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut dijalankan,” ucap Niko.

Baca juga: PN Palangkaraya Bebaskan Terdakwa Kasus Korupsi Infrastruktur Pembatasan Gambut

Niko melanjutkan, berdasarkan analisis spasial terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) tahun 2019 dan data titik panas pada tahun yang sama, ditemukan sebanyak 4.221 titik panas yang menjelaskan bahwa wilayah yang dimoratorium lebih terlindungi daripada wilayah di luar moratorium.

Di mana jumlah titik panas di dalam areal yang dimoratorium lebih sedikit dibanding dengan areal yang tidak dimoratorium. Bahkan ditemukan 291 titik panas dalam areal moratorium pada 12 perusahaan yang dipantau.

Selain menunjukkan areal yang dimoratorium lebih terlindungi, temuan dari analisis ini juga menjelaskan terjadi kesalahan penetapan areal moratorium oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ternyata berada pada areal konsesi.

“Upaya pemulihan kerusakan ekosistem gambut pada areal berkonsesi tidak maksimal dilakukan.,” terang Niko. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takut Jarum Suntik, 2 Napi di Lapas Purwokerto Menangis Saat Akan Divaksin

Takut Jarum Suntik, 2 Napi di Lapas Purwokerto Menangis Saat Akan Divaksin

Regional
Fakta Baru Kasus Oknum TNI Aniaya Pelajar, Kepala DP3A: Korban Tidak Bisa Duduk dan Hanya Tidur Saja

Fakta Baru Kasus Oknum TNI Aniaya Pelajar, Kepala DP3A: Korban Tidak Bisa Duduk dan Hanya Tidur Saja

Regional
Nelayan Temukan 2 ABK yang Tenggelam di Banyuwangi, 4 Masih Hilang

Nelayan Temukan 2 ABK yang Tenggelam di Banyuwangi, 4 Masih Hilang

Regional
Beredar Foto Bilyet Giro Rp 2 Triliun, Ini Klarifikasi Polda Sumsel

Beredar Foto Bilyet Giro Rp 2 Triliun, Ini Klarifikasi Polda Sumsel

Regional
Saat ODGJ Jadi Sasaran Vaksinasi di Banyuwangi, Psikolog Dilibatkan

Saat ODGJ Jadi Sasaran Vaksinasi di Banyuwangi, Psikolog Dilibatkan

Regional
Impian Apriyani Rahayu Jadi Pebulutangkis Didukung Penuh oleh Mendiang Ibu

Impian Apriyani Rahayu Jadi Pebulutangkis Didukung Penuh oleh Mendiang Ibu

Regional
Mengenal Bilyet Giro Sumbangan Rp 2 Triliun dari Anak Akidi Tio

Mengenal Bilyet Giro Sumbangan Rp 2 Triliun dari Anak Akidi Tio

Regional
Banjir dan Longsor di Ende, 1 Tewas, Gereja dan Sekolah Rusak

Banjir dan Longsor di Ende, 1 Tewas, Gereja dan Sekolah Rusak

Regional
RSUD Buleleng Penuh, Pasien Covid-19 Jalani Perawatan di IGD hingga Lorong RS

RSUD Buleleng Penuh, Pasien Covid-19 Jalani Perawatan di IGD hingga Lorong RS

Regional
PPKM Level 4 di Belitung Diperpanjang, Ini Aturannya

PPKM Level 4 di Belitung Diperpanjang, Ini Aturannya

Regional
Motornya Digadai tapi Mengaku Dibegal, 2 Orang Ditangkap Polisi

Motornya Digadai tapi Mengaku Dibegal, 2 Orang Ditangkap Polisi

Regional
Korban Gendam Bermodus Bansos, Nenek di Gunungkidul Kehilangan Cincin Rp 2 Juta

Korban Gendam Bermodus Bansos, Nenek di Gunungkidul Kehilangan Cincin Rp 2 Juta

Regional
Ini yang Dipersoalkan Polisi Terkait Uang Rp 2 Triliun dari Akidi Tio

Ini yang Dipersoalkan Polisi Terkait Uang Rp 2 Triliun dari Akidi Tio

Regional
Pelajar SMA Korban Penganiayaan Oknum TNI Terbaring di RS, Alami Cedera Tulang Belakang

Pelajar SMA Korban Penganiayaan Oknum TNI Terbaring di RS, Alami Cedera Tulang Belakang

Regional
Oknum Perawat Pemalsu Surat Hasil Rapid Test Antigen Ditangkap

Oknum Perawat Pemalsu Surat Hasil Rapid Test Antigen Ditangkap

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X