Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

12 Perusahaan Pemegang Konsesi di Ketapang Diduga Langgar Komitmen Restorasi Gambut

Kompas.com - 04/06/2021, 12:02 WIB

KETAPANG, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkapkan, sebanyak 12 perusahaan pemegang konsesi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga melanggar komitmen restorasi gambut.

Perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pemulihan atau restorasi fungsi ekosistem gambut pasca-kebakaran lahan yang terjadi di area konsesi.

“Berdasarkan kajian di lapangan, kami menemukan masih ada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang tidak melakukan restorasi gambut. Setidaknya ada 12 perusahaan,” Direktur Walhi Kalbar Nikodemus Ale melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Kondisi di Muaro Jambi, Kebakaran Lahan Gambut Mulai Terjadi Jelang Musim Panas

Niko menjelaskan, sebanyak 12 perusahaan tersebut terdiri dari 7 pemegang izin perkebunan sawit, 4 perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 1 perusahaan pemegang IUPHHK Hutan Alam (HA).

“Kami melakukan penelitian di 500 titik kebakaran lahan. Dari situ, kami melihat ada beberapa perusahaan yang masih terjadi kebakaran,” ujar Niko.

Padahal, lanjut Ale, perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan fungsi gambut sebagaimana ditegaskan dalam Permen LHK P.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.

“Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang masih abai terhadap mandat tersebut,” tegas Niko.

Bila kewajiban pemulihan tidak dilakukan penanggungjawab usaha, tegas Niko, pemerintah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekologi gambut dengan biaya ditanggung penanggung jawab usaha.

“Pemerintah daerah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan mandat restorasi sebagai bagian dari langkah mendukung kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut dijalankan,” ucap Niko.

Baca juga: PN Palangkaraya Bebaskan Terdakwa Kasus Korupsi Infrastruktur Pembatasan Gambut

Niko melanjutkan, berdasarkan analisis spasial terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) tahun 2019 dan data titik panas pada tahun yang sama, ditemukan sebanyak 4.221 titik panas yang menjelaskan bahwa wilayah yang dimoratorium lebih terlindungi daripada wilayah di luar moratorium.

Di mana jumlah titik panas di dalam areal yang dimoratorium lebih sedikit dibanding dengan areal yang tidak dimoratorium. Bahkan ditemukan 291 titik panas dalam areal moratorium pada 12 perusahaan yang dipantau.

Selain menunjukkan areal yang dimoratorium lebih terlindungi, temuan dari analisis ini juga menjelaskan terjadi kesalahan penetapan areal moratorium oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ternyata berada pada areal konsesi.

“Upaya pemulihan kerusakan ekosistem gambut pada areal berkonsesi tidak maksimal dilakukan.,” terang Niko. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Magnitudo 5 Guncang Morotai Maluku Utara

Gempa Magnitudo 5 Guncang Morotai Maluku Utara

Regional
Kisah Advokat Muda di Bengkulu Ajarkan Warga Olah Sampah, Kini Tak Perlu Lagi Tukang Sampah

Kisah Advokat Muda di Bengkulu Ajarkan Warga Olah Sampah, Kini Tak Perlu Lagi Tukang Sampah

Regional
Momen Jokowi Belanja Sepatu Kets Tenun Bali di Sentra Tenun Jembrana

Momen Jokowi Belanja Sepatu Kets Tenun Bali di Sentra Tenun Jembrana

Regional
Pria Paruh Baya di Bima Hilang Setelah Terseret Banjir Saat Seberangi Sungai

Pria Paruh Baya di Bima Hilang Setelah Terseret Banjir Saat Seberangi Sungai

Regional
Wanita yang Melompat dari Kapal ke Perairan Danau Toba Ditemukan Tewas

Wanita yang Melompat dari Kapal ke Perairan Danau Toba Ditemukan Tewas

Regional
Kabar Penculikan Anak Tersebar di Surabaya, Wali Kota Pastikan Semuanya Hoaks

Kabar Penculikan Anak Tersebar di Surabaya, Wali Kota Pastikan Semuanya Hoaks

Regional
5 Peristiwa Maling Kembalikan Hasil Curian ke Pemiliknya, Ada yang Kirim Surat via Ojek Online

5 Peristiwa Maling Kembalikan Hasil Curian ke Pemiliknya, Ada yang Kirim Surat via Ojek Online

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kepsek Meninggal Saat Selingkuh di Hotel dengan Guru | Karut-marut Program Petani Milenial Jabar

[POPULER NUSANTARA] Kepsek Meninggal Saat Selingkuh di Hotel dengan Guru | Karut-marut Program Petani Milenial Jabar

Regional
Kisah Rahmad, Bocah Miskin Asal Aceh, Bawa Becak Butut Sejauh 160 Km demi Antar Ayahnya ke Rumah Sakit

Kisah Rahmad, Bocah Miskin Asal Aceh, Bawa Becak Butut Sejauh 160 Km demi Antar Ayahnya ke Rumah Sakit

Regional
Pesan Gibran ke Buruh di Solo: Kalau Pembayaran UMK Tidak Sesuai, Segera Laporkan

Pesan Gibran ke Buruh di Solo: Kalau Pembayaran UMK Tidak Sesuai, Segera Laporkan

Regional
Kadisdik Salatiga Sebut Maraknya Hoaks Penculikan Anak Sudah Cukup Meresahkan Warga

Kadisdik Salatiga Sebut Maraknya Hoaks Penculikan Anak Sudah Cukup Meresahkan Warga

Regional
Ketika Wali Kota Semarang Tegur OPD yang Tak Serius Garap Potensi PAD

Ketika Wali Kota Semarang Tegur OPD yang Tak Serius Garap Potensi PAD

Regional
Pantai Wartawan di Lampung Salatan: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Pantai Wartawan di Lampung Salatan: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Regional
Isu Percobaan Penculikan Beredar Lewat WA, Bupati Sleman Minta Orangtua Tidak Panik

Isu Percobaan Penculikan Beredar Lewat WA, Bupati Sleman Minta Orangtua Tidak Panik

Regional
Menteri LHK Resmikan Pemanfaatan Sarana Taman Nasional Komodo untuk Keperluan Wisata Alam, Edukasi, dan Riset

Menteri LHK Resmikan Pemanfaatan Sarana Taman Nasional Komodo untuk Keperluan Wisata Alam, Edukasi, dan Riset

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.