Soal Dana Haji, Pemerintah Siap Kembalikan, tapi Sebaiknya Jangan Dulu Diambil...

MEDAN, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil Kemenag Provinsi Sumut), Syahrul Wirdan menyarankan kepada calon jemaah haji tahun 2020 yang kembali tertunda keberangkatannya ibadah haji tahun ini untuk tidak mengambil uang atau dana haji yang sudah disetor.

Begitupun kalau ada yang ingin mengambil dana haji tersebut, pemerintah sudah siap untuk mengembalikan. 

Hal tersebut diungkapkannya ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Jumat (4/6/2021) pagi. Dijelaskannya, ada 7.000 - 8.000-an calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang berangkat haji.

Tahun ini adalah tahun kedua pembatalan keberangkatan jemaah haji, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (3/6/2021). 

Baca juga: 8.000 Jemaah Haji Asal Sumut Gagal Berangkat, Kemenag: Warga Jangan Khawatir Dana yang Disetor

Pemerintah siap mengembalikan dana haji

Syahrul menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah mengusahakan yang terbaik untuk jemaah haji.

Lagipula, kalau ada masyarakat yang ingin mengambil uang yang sudah disetor, pemerintah siap untuk mengembalikan.

"(100 persen) siap itu. Kan ada kekhawatiran apakah masih ada uang haji, ada," katanya. 

Dia menyarankan kepada masyarakat untuk tidak mengambil yang sudah disetorkan.

"Kalau kita sarankan jangan lah ambil uang itu. Tunggu saja nanti yang sudah menyiapkan untuk ibadah itu. Kalau tak sampai, nanti kan ada kebijakan pemerintah boleh diganti dengan keluarga," katanya.

Baca juga: 627 Jemaah Haji di Batam Gagal Berangkat, Kemenag: Kalau Daftar Tahun Ini, Paling Cepat Berangkat 2041

Calon haji 2020 diprioritaskan

Menurutnya, yang seharusnya berangkat pada tahun ini adalah jemaah haji yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020.

"Mengenai keberangkatan, jelas itu urusannya tetap yang 2020 yang tertunda yang diprioritaskan. Tak bisa lompat aja ke 2021. Kalau misal dperbolehkan, ini jemaah yang harusnya berangkat 2020. Gak ada yang dirugikan," katanya. 

Dijelaskannya, sampai saat ini memang Arab Saudi belum membuka untuk haji. Kemudian, lanjut dia, informasi yang sampai di masyarakat bahwa ada 11 negara yang bisa masuk ke Arab Saudi, menurutnya, itu bukan untuk ibadah haji karena untuk ibadah haji belum dibuka oleh Arab Saudi. 

"Itu bukan untuk haji, itu kan yang bisa masuk ke Arab Saudi, bukan untuk melaksanakan haji. Dan untuk haji itu tak ada satupun negara yang dibuka oleh Arab Saudi," ujarnya. 

Karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman akan hal tersebut. Dijelaskannya, di samping sudah menjadi ketentuan Allah SWT, pemerintah lebih mengutamakan keselamatan jiwa. "Karena di haji ini ada 3 kemampuan yang harus dilihat, pertama finansial, kedua segi keamanan pelaksanaan, dan ketiga segi kesehatan," katanya.