Bupati Alor Belum Terima Surat Resmi Pencabutan Dukungan dari PDI-P

KUPANG, KOMPAS.com - Meski PDI-P mencabut dukungan terhadapnya, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo mengaku tetap bangga dan berterima kasih kepada partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Rasa bangga dan terima kasih saya buat PDI-P," kata Amon, saat menghubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (4/6/2021) pagi.

Meski begitu, lanjut Amon, hingga saat ini dirinya belum menerima surat resmi pencabutan dukungan dari PDIP.

Baca juga: Perseteruan Bupati Alor dan Menteri Risma, Ini Langkah Gubernur NTT hingga Mendagri Tito Karnavian

Sesalkan cabut dukungan karena video viral

Tangkapan layar video Bupati Alor Amon Djobo saat memarahi staf Kementerian Sosial

Amon sempat menyesalkan alasan PDI-P mencabut dukungan kepadanya.

Sebab, lanjut Amon, salah satu alasan pencabutan surat dukungan dan rekomendasi ialah karena video viral saat dirinya memarahi dan mengusir dua staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor pada awal April 2021 lalu.

"Saya menyesalkan sikap DPP PDI-P yang secara tiba-tiba menarik dukungan," kata Amon.

Menurut Amon, setelah memarahi dua staf Kemensos itu mereka sudah saling memaafkan.

Bahkan, saat Menteri Sosial Risma berkunjung ke Kabupaten Alor Bulan Mei 2021, dirinya langsung menyampaikan permintaan maaf saat memberikan sambutan.

Menurut Amon, apa yang terjadi dalam video viral tersebut adalah urusan pemerintahan dan tak terkait politik.

Amon berpendapat, tidak pantas jika masalah tersebut digiring ke ranah politik.

"Harus dipahami substansi persoalan saya memarahi kedua staf tersebut," kata Amon.

Baca juga: Bupati Alor Sesalkan PDI-P Cabut Dukungan Hanya karena Video Viral yang Tak Utuh

Amon menilai, penyaluran bantuan pelayanan kemanusiaan oleh Kemensos itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam pemerintahan.

Menurut Amon, apa pun jenis bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga harus melalui pemerintah daerah.

"Karena ini adalah dana dari pemerintah pusat, bukan dana dari partai politik atau atau uang pribadi," tegasnya.

Karena itu dia menyayangkan sikap PDIP yang menarik dukungan kepada dirinya.

Meski dukungan terhadapnya telah ditarik, Amon mengatakan, partai politik hanyalah sarana.

Baginya, figur yang menjadi pilihan rakyat lebih penting. Sehingga penarikan atau pencabutan surat rekomendasi dan dukungan dari DPP PDI Perjuangan tidak memengaruhi semangatnya melayani masyarakat. 

Amon berharap agar polemik tersebut segera diakhiri.

"Kalau salah mengaku salah, kalau benar katakan benar. Jangan berkelit dan pahami substansi persoalan," kata Amon.