Menurut dia, pelimpahan kewenangan dari PB PON ke Sub PB PON, diikuti dengan pelimpahan anggaran.
"Jadi harapan kami 3 Juni Sub PB PON Kota selesai pleno, tanggal 4 Kabupaten Jayapura dan Mimika, tanggal 7 kami sudah menyerahkan seluruh kewenangan ke seluruh Sub PB PON," kata Yunus.
Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menolak daerahnya dijadikan tuan rumah PON XX 2021 karena PB PON tidak transparan mengenai anggaran.
Baca juga: Sebut Bupati Amon Tak Jabat Tangan Risma di Alor, Ketua DPRD: Pengalungan Kain Adat Juga Dilewatkan
"Bagaimana empat hari kita bahas RKA itu mereka simpan mati (jumlah anggaran), tidak ada yang sebut angka," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (24/5/2021).
Hal senada disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
"Yang ada masalah adalah anggaran, dari PB PON sendiri itu dirahasiakan tidak transparan, apa yang disampaikan wali kota itu benar," ujar Omaleng di Jayapura, Kamis (27/5/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.