Cerita Menteri Risma Beri Bantuan Bencana ke Alor Lewat Ketua DPRD: Tidak Bisa Kontak Siapa Pun di Sana

KOMPAS.com - Sebuah video yang merekam Bupati Alor, NTT, Amon Djabo marah ke staf Kementerian Sosial, viral di media sosial.

Amon marah karena bantuan sosial Program Keluarga Harapan diurus oleh DPRD setempat.

Ia menyebut jika bantuan PKH diserahkan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor.

Baca juga: Marah pada Risma, Bupati Alor: Bukan Hanya Saya yang Tersinggung tapi Juga Gubernur NTT

Di video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya dan menyuruh para staf segera meninggalkan Alor secepatnya.

Amon juga menyampaikan pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.

Risma tegaskan bukan bantuan PKH

DOK. Humas Kemensos Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri sidak di Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

"Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari 2021, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ujar dia.

Ia juga menyebut bantuan bencana untuk korban banjir bandang di Alor diberikan melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek.

Baca juga: Duduk Perkara Bupati Alor Marah pada Mensos Risma hingga Berkirim Surat ke Presiden Jokowi

Risma menjelaskan, saat bantuan itu dikirimkan lewat jalur darat dari Surabaya, tidak ada satu pun dari pihak Pemda Kabupaten Alor dan Kementerian Sosial yang bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.

Baca juga: Dimarahi Bupati Alor, Risma Jelaskan Alasan Bantuan Bencana Diberikan lewat Anggota DPRD

Kebetulan saat itu hanya Ketua DPRD Alor yang bisa dihubungi.

Menurut Risma ia tak ada kepentingan apa pun saat memberikan bantuan bencana melalui Ketua DPRD Alor.

Dia pun akhirnya menyetujui bantuan dari Enny untuk mendistribusikan bantuan bencana dari Kemensos.

"Saat itu kemudian ada ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan. Tapi (logistik bantuan bencana) kami tidak bisa (masuk ke Alor). Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," ungkap Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Dimarahi Bupati Alor karena Beri Bantuan lewat DPRD, Risma Sebut Tak Ada yang Bisa Dihubungi

Dia kemudian menunjukkan komunikasi ketika DPRD Kabupaten Alor menawarkan bantuan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar.

Bantuan tersebut nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

"Beliau (ketua DPRD) nawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti. Kemudian oke Bu, tidak apa apa dari Dolog, nanti kami bantu'. Akhirnya ya, sudahlah dibagi, tapi tidak ada (kepentingan apa pun)," tuturnya.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Baca juga: Bupati Alor Usir Staf Risma, Pernah Jemur dan Umpat Puluhan ASN hingga Ancam Tembak Kolonel TNI

Bantuan kemanusiaan, bukan partai politik

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Teofilus Beti (52), saat berada di depan rumahnya. Warga sedang membangun rumahnya yang terbakar

Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi jika bantuan sosial untuk warga Alor, disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah.

Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

"Surat yang berisi kekecewaan kami terhadap Menteri Sosial (Risma), sudah kami kirim per tanggal 6 April 2021 lalu," kata Amon kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2021) malam.

Ia mengatakan jika ia tak mengirim surat maka Presiden Jokowi akan menganggap Pemda Alor tidak bekerja.

"Intinya kita sudah bersurat ke Presiden soal dia (Risma) punya tingkah laku," tegas Amon.

Baca juga: Tak Hanya Marah ke Menteri Risma, Bupati Alor Diduga Pernah Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD

Amon pun mengaku, Presiden Jokowi sudah membaca surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Alor.

Menurutnya bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan bantuan kemanusiaan bukan bantuan partai politik, sehingga seharusnya disalurkan melalui pemda.

"Bukan hanya saya yang tersinggung tapi juga gubernur NTT. Suratnya sudah kita kirim ke presiden jadi tidak ada masalah," kata Amon.

SUMBER: KOMPPAS.com (Penulis: Sigiranus Marutho Bere, Putra Prima Perdana | Editor : David Oliver Purba, Pythag Kurniati)