Cerita Menteri Risma Beri Bantuan Bencana ke Alor Lewat Ketua DPRD: Tidak Bisa Kontak Siapa Pun di Sana

Dia kemudian menunjukkan komunikasi ketika DPRD Kabupaten Alor menawarkan bantuan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar.

Bantuan tersebut nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

"Beliau (ketua DPRD) nawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti. Kemudian oke Bu, tidak apa apa dari Dolog, nanti kami bantu'. Akhirnya ya, sudahlah dibagi, tapi tidak ada (kepentingan apa pun)," tuturnya.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Baca juga: Bupati Alor Usir Staf Risma, Pernah Jemur dan Umpat Puluhan ASN hingga Ancam Tembak Kolonel TNI

Bantuan kemanusiaan, bukan partai politik

Sementara itu Amon Djobo mengaku kecewa pada Menteri Risma saat dirinya mengikuti rapat virtual yang digelar antara Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Gubernur NTT dan seluruh bupati serta wali kota se-NTT, pada awal April 2021 lalu.

Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi jika bantuan sosial untuk warga Alor, disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah.

Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

"Surat yang berisi kekecewaan kami terhadap Menteri Sosial (Risma), sudah kami kirim per tanggal 6 April 2021 lalu," kata Amon kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2021) malam.

Ia mengatakan jika ia tak mengirim surat maka Presiden Jokowi akan menganggap Pemda Alor tidak bekerja.

"Intinya kita sudah bersurat ke Presiden soal dia (Risma) punya tingkah laku," tegas Amon.

Baca juga: Tak Hanya Marah ke Menteri Risma, Bupati Alor Diduga Pernah Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD

Amon pun mengaku, Presiden Jokowi sudah membaca surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Alor.

Menurutnya bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan bantuan kemanusiaan bukan bantuan partai politik, sehingga seharusnya disalurkan melalui pemda.

"Bukan hanya saya yang tersinggung tapi juga gubernur NTT. Suratnya sudah kita kirim ke presiden jadi tidak ada masalah," kata Amon.

SUMBER: KOMPPAS.com (Penulis: Sigiranus Marutho Bere, Putra Prima Perdana | Editor : David Oliver Purba, Pythag Kurniati)