Dimarahi Bupati Alor karena Beri Bantuan lewat DPRD, Risma Sebut Tak Ada yang Bisa Dihubungi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, dirinya tidak memiliki kepentingan apa pun ketika memberikan bantuan bencana untuk korban banjir bandang dan badai siklon tropis lewat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor Enny Anggrek.

Risma menjelaskan, saat bantuan itu dikirimkan lewat jalur darat dari Surabaya, tidak ada satu pun dari pihak Pemda Kabupaten Alor dan Kementerian Sosial yang bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Kebetulan, saat itu, hanya Enny yang bisa dihubungi.

Baca juga: Tak Hanya Marah ke Menteri Risma, Bupati Alor Diduga Pernah Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD

Dia pun akhirnya menyetujui bantuan dari Enny untuk mendistribusikan bantuan bencana dari Kemensos.

"Saat itu kemudian ada ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan. Tapi (logistik bantuan bencana) kami tidak bisa (masuk ke Alor). Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," ungkap Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma menambahkan, dia juga bisa menunjukkan komunikasi yang terjalin ketika DPRD Kabupaten Alor menawarkan bantuan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar yang nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

"Beliau (ketua DPRD) nawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti. Kemudian oke Bu, tidak apa apa dari Dolog, nanti kami bantu'. Akhirnya ya, sudahlah dibagi, tapi tidak ada (kepentingan apa pun)," tuturnya.

Risma memastikan bantuan yang diberikan lewat DPRD Kabupaten Alor tersebut bukan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).