Bantuan PKH Diurus DPRD, Bupati Alor Marah ke Mensos Risma, Sempat Usir dan Ancam Staf Kementerian

KOMPAS.com - Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kemarahan tersebut ia luapkan kepada staf kementerian yang datang ke Alor beberapa waktu lalu.

Ia marah karena bantuan sosial Program Keluarga Harapan diurus oleh DPRD setempat.

Amon menyebut jika bantuan PKH diserahkan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor.

Baca juga: Aksi Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma, Usir Staf Kemensos, Ancam Lempar Pakai Kursi

Bantuan diberikan pasca-bencana Badai Seroja menerjang sejumlah wilayah di Alor dan sekitarnya pada awal April 2021 lalu.

Video Amon marah viral di media sosil. Di video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya.

Amon juga menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor dan meminta seluruh staf yang datang segera pergi meninggalkan Alor secepatnya.

Selain itu Amon mengaku akan segera berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait hal itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk bertanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Baca juga: Video Viral Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos

"Kita sama-sama urus negara ini"

Saat dikonfirmasi, Amon membenarkan peristiwa yang terekam di video yang beredar.

Dia menyebut video tersebut diambil di rumah jabatan Bupati Alor. Namun ia mengaku lupa kapan video tersebut diambil.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Ia tak ambil pusing dengan beredarnya video tersebut karena menurutnya fakta yang ia sampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan.

Baca juga: Menko PMK Beri Motivasi Warga Alor yang Terdampak Bencana Siklon Tropis

Namun ia menyebut jika orang yang menyebarkan harus bertanggungjawab atas beredarnya video tersebut.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Sigiranus Marutho Bere | Editor : Robertus Belarminus)