15 Tahun Lumpur Lapindo, Bagaimana Kejelasan Nasib Korban Bencana?

Kompas.com - 31/05/2021, 21:46 WIB
Wisatawan berada di kawasan semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/5/2017). KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Wisatawan berada di kawasan semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/5/2017).

SIDOARJO, KOMPAS.com - Sudah 15 tahun bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi.

Fenomena bencana alam tersebut pertama kali terjadi di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, pada 29 Mei 2006.

Bencana itu bermula dari kebocoran sumur pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas.

Mengutip pemberitaan Kompas (30/5/2006), semburan lumpur disertai gas keluar dari permukaan tanah melalui rawa yang ada di sekitar lokasi pengeboran.

Gas berwarna putih terembus hingga ke kawasan permukiman warga Desa Siring yang berjarak sekitar 150 meter dari rawa tersebut. Bau menyengat seperti amonia tercium hingga radius 500 meter dari lokasi.

Baca juga: Akibat Bencana Lumpur Lapindo, Pemkab Sidoarjo Ajukan Penggabungan 8 Desa Menjadi 4 Desa

Dalam sepekan semburan lumpur terus meluas menggenangi areal sekitar lokasi pengeboran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak hanya menggenangi rawa dan persawahan, lumpur juga mengancam permukiman warga, Jalan Tol Surabaya-Gempol, serta jalur kereta api Surabaya-Banyuwangi dan Surabaya-Malang.

15 tahun berlalu, persoalan bencana lumpur Lapindo masih belum terselesaikan hingga kini.

Pada Maret 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan korban lumpur Lapindo atas Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN yang mengatur pemberian ganti rugi terhadap korban semburan Lumpur Lapindo.

Ketentuan Pasal 9 UU APBN 2013 tersebut, dipandang MK telah menimbulkan ketidakadilan bagi korban Lumpur Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak.

Sebab, pasal itu hanya mengamanatkan dana APBN yang dialokasikan negara di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya bisa digunakan untuk membayar ganti rugi masyarakat yang berada di luar peta area terdampak (PAT) semburan saja.

Namun, korban yang berada di dalam PAT, pembayaran ganti ruginya dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.

Pada 2014 lalu, atau dua bulan setelah Joko Widodo dilantik sebagai Presiden periode pertama, Jokowi telah memutuskan bahwa pemerintah akan membantu masyarakat korban semburan Lumpur Lapindo di dalam peta area terdampak untuk mendapatkan ganti rugi.

Skema ganti rugi ini menggunakan dana talangan yang diambilkan dari APBN.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.id
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Kader 'Celeng' di PDI-P, Puti Guntur Soekarno: Dalam Politik Selalu Ada Dinamika

Polemik Kader "Celeng" di PDI-P, Puti Guntur Soekarno: Dalam Politik Selalu Ada Dinamika

Regional
Sejumlah Bangunan di Kabupaten Semarang Rusak akibat Puting Beliung

Sejumlah Bangunan di Kabupaten Semarang Rusak akibat Puting Beliung

Regional
Polisi Sudah Terima 17 Aduan Pinjol Ilegal di Solo, Korban Sering Diteror

Polisi Sudah Terima 17 Aduan Pinjol Ilegal di Solo, Korban Sering Diteror

Regional
Vaksinasi Covid-19 di Jombang Ditargetkan Rampung Desember

Vaksinasi Covid-19 di Jombang Ditargetkan Rampung Desember

Regional
Cerita Lengkap TM Korban Pinjol, Utang Rp 2,6 Juta Cair 50 Persen, Telat Sehari Sudah Diteror 'Debt Collector', Akhirnya Depresi

Cerita Lengkap TM Korban Pinjol, Utang Rp 2,6 Juta Cair 50 Persen, Telat Sehari Sudah Diteror "Debt Collector", Akhirnya Depresi

Regional
Seekor Anak Jerapah Lahir, Satwa Penghuni Mazoola Lamongan Bertambah

Seekor Anak Jerapah Lahir, Satwa Penghuni Mazoola Lamongan Bertambah

Regional
Buntut Bentrok Simpatisan Silat dan Warga di Lamongan, Polisi dan TNI Gelar Patroli

Buntut Bentrok Simpatisan Silat dan Warga di Lamongan, Polisi dan TNI Gelar Patroli

Regional
Pasang Pelat Motor 'Aku Masih Sayang Kamu', Pengendara Ini Santai Berkeliaran di Jalan Raya

Pasang Pelat Motor "Aku Masih Sayang Kamu", Pengendara Ini Santai Berkeliaran di Jalan Raya

Regional
Seekor Monyet Masuk Auditorium Kampus Unej, Petugas Kesulitan Mengevakuasi

Seekor Monyet Masuk Auditorium Kampus Unej, Petugas Kesulitan Mengevakuasi

Regional
Jadi Tersangka, 2 Karyawan Pinjol di Pontianak Bertugas Memaki Nasabah yang Menunggak

Jadi Tersangka, 2 Karyawan Pinjol di Pontianak Bertugas Memaki Nasabah yang Menunggak

Regional
Polda Jatim Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Surabaya, 13 Orang Ditangkap

Polda Jatim Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Surabaya, 13 Orang Ditangkap

Regional
Mahasiswi di Yogyakarta Diduga Bunuh Diri di Kamar Kos, Sempat Keluhkan Stres Banyak Tugas Kuliah

Mahasiswi di Yogyakarta Diduga Bunuh Diri di Kamar Kos, Sempat Keluhkan Stres Banyak Tugas Kuliah

Regional
'Blok Santri' Lapas Kelas II A Karawang Diresmikan Jadi Pesantren di Hari Santri Nasional

"Blok Santri" Lapas Kelas II A Karawang Diresmikan Jadi Pesantren di Hari Santri Nasional

Regional
Ditangkap Bawa Barang Senilai Rp 15,3 Miliar, 2 Sopir Travel Ini Mengaku hanya Diupah Rp 1 Juta

Ditangkap Bawa Barang Senilai Rp 15,3 Miliar, 2 Sopir Travel Ini Mengaku hanya Diupah Rp 1 Juta

Regional
Anak Usia di Bawah 12 Tahun kembali Diperbolehkan Naik Kereta Api di Madiun, Begini Syarat-Syaratnya.  

Anak Usia di Bawah 12 Tahun kembali Diperbolehkan Naik Kereta Api di Madiun, Begini Syarat-Syaratnya.  

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.