KUPANG, KOMPAS.com - Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Nahak menginstruksikan kepada Bagian Hukum Setda Malaka untuk menghentikan sementara tenaga kontrak daerah.
Menurut Simon, tenaga kontrak daerah itu disfungsi dan menelan anggaran daerah cukup besar, yakni sebanyak Rp 57 miliar setiap tahun.
Dia menyebutkan, keputusan ini mungkin sangat kontroversial, tetapi tetap dilakukannya.
"Saya sudah perintahkan kepada bagian Hukum dan Setda Malaka untuk sementara tenaga kontrak daerah saya hentikan dulu,” tegas Simon, saat memberi sambutan pada misa penutupan bulan Maria tingkat Dekenat Malaka di Gua Lourdes Tubaki, Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Senin (31/5/2021).
Baca juga: Bocah Perempuan Berusia 5 Tahun Tewas Tersengat Listrik, Sang Ayah Menangis Histeris dan Pingsan
Anggaran sebesar itu, lanjut Simon, terbuang percuma hanya untuk membayar tenaga kontrak.
"Daripada setiap hari kalian pergi kasih makan babi atau jaga tempat fotokopi dan lain sebagainya, lebih baik kami hentikan dulu. Kami ingin tenaga kontrak yang berkualitas," tegas Simon.
Simon mengatakan akan menyediakan tenaga kontrak daerah lagi dalam dua bulan ke depannya.
Itu pun, kata Simon, jika ada instansi yang membutuhkan tenaga kontrak daerah.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.