Polemik Transparansi Dana PON, Kapolda Papua: Jangan Main-main

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sama-sama mengeluhkan transparansi anggaran penyelenggaraan PON XX 2021 yang dikelola Panitia Besar (PB) PON Papua.

Keduanya mengancam menolak daerahnya dijadikan tuan rumah PON XX. Padahal, rencananya sebanyak 27 cabang olahraga akan dipertandingkan di Kota Jayapura dan Mimika.

Merespons hal tersebut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri membuat pernyataan keras dengan meminta agar semua yang terlibat dalam pelaksanaan PON tidak bermain-main dengan anggaran.

"Tidak boleh main -main dengan anggaran pelaksanaan PON, saya berharap apa yang sudah disepakati harus segera dilaksanakan. Pelaksanaan PON XX merupakan momentum berharga bagi orang di Papua," ujar Fakhiri saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Setelah Wali Kota Jayapura, Bupati Mimika Juga Pertanyakan Transparansi Dana PON Papua

Segera tindak jika ada temuan

Ia menyatakan, tidak akan segan melakukan pemeriksaan bila ada laporan atau temuan mengenai penyelewengan dana PON.

Oleh karena itu, sejak awal, ia mengingatkan agar seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan PON tidak melakukan penyalahgunaan.

"Saya juga tidak mau nanti di tengah jalan pelaksanaan PON kita pangil sana-sini dan lalu merasa pihak kepolisian menganggu," kata Fakhiri.

PB PON dengan Sub PB PON, sambung Fakhiri, diharap bisa segera membangun komunikasi agar persiapan pelaksanaan PON bisa maksimal.

"Saya takut jika seperti itu maka (PON) akan gagal sehingga kita harus membuka diri untuk bisa duduk bersama," kata dia.

Baca juga: Tuding PB PON Tidak Transparan, Wali Kota Jayapura Tolak Jadi Tuan Rumah PON XX Papua