Kompas.com - 27/05/2021, 22:41 WIB
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memastikan sejumlah WNI yang baru masuk dari luar negeri akan menghabiskan waktu lebaran di lokasi karantina. KOMPAS.com/DANIEL PEKUWALIGubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memastikan sejumlah WNI yang baru masuk dari luar negeri akan menghabiskan waktu lebaran di lokasi karantina.


MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut terkait penanganan pandemi Covid-19.

Edy mengatakan, temuan BPK tersebut kemungkinan besar karena perbedaan proses menghitung.

"Bukan penemuan, (tetapi) perbedaan menghitung. Dari mulai jalan ini, itulah yang ditindaklanjuti," kata Edy kepada wartawan di Medan, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan Penanganan Pandemi di Sumut

Edy menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK tersebut melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada dan terkait.

Jika memang dalam hasil tindak lanjut tersebut ada dana yang harus diganti, menurut Edy, maka harus segera diganti.

"Yang harus mengganti, mengganti. Dan tidak mengganti, dihukum," kata Edy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Terungkap Motif Pria Bermukena yang Berkelahi dengan Pengurus Masjid

Dia juga menekankan bahwa seluruh OPD yang ada harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan temuan BPK itu.

"Ya sudah pasti dia bertangung jawab. OPD-nya bertanggung jawab. Kalau dia urusan jalan, berarti (Dinas) Pekerjaan Umum. Kalau dia pendidikan, berarti Kepala Dinas Pendidikan," kata Edy.

Namun, Edy tidak merinci dinas-dinas apa saja yang bertanggung jawab terkait temuan BPK itu, terutama soal masalah penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Kejati Banten Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Masker

 

Sebelumnya, BPK menemukan delapan kejanggalan dalam laporan keuangan mengenai belanja untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.

Temuan yang dinilai tak sesuai ketentuan ini terkait dengan belanja tak terduga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK RI Perwakilan Sumut Mulya Widyopati mengatakan, salah satu temuan BPK yang dinilai janggal adalah adanya kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan.

"Ada kelebihan pembayaran di beberapa pengadaan," kata Mulya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakwajaran keuntungan, belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, BPK memerintahkan Inspektorat Pemprov Sumut untuk meminta bukti pertanggungjawaban program yang dilakukan.

Jika pertanggungjawaban tidak sesuai, maka dana yang dikeluarkan harus dikembalikan ke kas daerah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil dan Sejarah Kota Blitar

Profil dan Sejarah Kota Blitar

Regional
Keracunan Massal Nasi Berkat di Karawang Diduga karena Bakteri Salmonella

Keracunan Massal Nasi Berkat di Karawang Diduga karena Bakteri Salmonella

Regional
Setelah Ada Penyesuaian Aturan PPKM, Sejumlah Hotel di Bandung Tolak Tamu karena Fully Booked

Setelah Ada Penyesuaian Aturan PPKM, Sejumlah Hotel di Bandung Tolak Tamu karena Fully Booked

Regional
Viral Video Dugaan Pungli Rp 50.000 di Pos Polisi Mamuju Tengah, Sopir Truk Protes hingga Sebabkan Macet Panjang

Viral Video Dugaan Pungli Rp 50.000 di Pos Polisi Mamuju Tengah, Sopir Truk Protes hingga Sebabkan Macet Panjang

Regional
Belasan Mobil Dinas Pemkot Pekanbaru Dikuasai Oknum yang Tak Berhak

Belasan Mobil Dinas Pemkot Pekanbaru Dikuasai Oknum yang Tak Berhak

Regional
Cerita Makam Peneleh, Bekas Kuburan Mewah Pejabat Belanda di Surabaya

Cerita Makam Peneleh, Bekas Kuburan Mewah Pejabat Belanda di Surabaya

Regional
Ada 16.790 Usulan Penerima Bansos di Surabaya yang Ditolak

Ada 16.790 Usulan Penerima Bansos di Surabaya yang Ditolak

Regional
Pesan Atlet Disabilitas untuk Presiden Jokowi: Tolong Perlakukan Kami Sama

Pesan Atlet Disabilitas untuk Presiden Jokowi: Tolong Perlakukan Kami Sama

Regional
Trauma Siswi SMP Korban Pemerkosaan Ayah dan Kakak Kandung, Ketakutan Pulang ke Rumah

Trauma Siswi SMP Korban Pemerkosaan Ayah dan Kakak Kandung, Ketakutan Pulang ke Rumah

Regional
Upaya Konservasi Anggrek Pensil, Tanaman Langka di Bangka Belitung

Upaya Konservasi Anggrek Pensil, Tanaman Langka di Bangka Belitung

Regional
Ulah Kakek Cabul Terungkap Setelah Orangtua Korban Curiga Anaknya Selalu Pulang Bawa Uang

Ulah Kakek Cabul Terungkap Setelah Orangtua Korban Curiga Anaknya Selalu Pulang Bawa Uang

Regional
Pengakuan Guru Pesantren Setahun Cabuli 26 Bocah Laki-laki, Mengaku Penasaran, Korban Diancam Dikurung di Gudang

Pengakuan Guru Pesantren Setahun Cabuli 26 Bocah Laki-laki, Mengaku Penasaran, Korban Diancam Dikurung di Gudang

Regional
Berjuang Tanpa Anggaran, Atlet Disabilitas NPCI Garut Bertekad Pertahankan 5 Besar Porda Jabar

Berjuang Tanpa Anggaran, Atlet Disabilitas NPCI Garut Bertekad Pertahankan 5 Besar Porda Jabar

Regional
Kronologi Kurir Dibegal Saat Antar Paket, Korban Ditembak

Kronologi Kurir Dibegal Saat Antar Paket, Korban Ditembak

Regional
Mengenal Bambang Samsudin, Seniman Angklung Pengembang Metode Kodaly, Satu-satunya di Sumedang

Mengenal Bambang Samsudin, Seniman Angklung Pengembang Metode Kodaly, Satu-satunya di Sumedang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.